harapanrakyat.com,- Rapat paripurna DPRD Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Pemkab Ciamis menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 nanti ditargetkan sebesar Rp 2.472 triliun. Sedangkan proyeksi untuk belanja daerah sebesar Rp 2,450 triliun. Adapun pembiayaan netto sebesar Rp 21,2 miliar.
“APBD 2024 yang telah disahkan ini, akan diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Ciamis, Asep Dedi Herdiana, Jumat (1/12/2023).
Sebab, sambungnya, itu menjadi bagian bahkan kebijakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Meskipun saat ini di tengah situasi dan kondisi ekonomi, terutama dari sisi keuangan daerah yang semakin terbatas.
Namun meski begitu, katanya, Pemerintah Kabupaten Ciamis tetap berupaya memenuhi kewajiban akan pelayanan umum, serta menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat.
“Meski dalam kondisi ruang fiskal daerah yang semakin terbatas. Hal itu semua tetap dilakukan secara optimal, semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara terkait pembahasan Raperda APBD Ciamis Tahun Anggaran 2024, pada saat pembahasan akan menjadi komitmen dan fokus perhatian.
Selain itu juga, bahan pertimbangan bersama, dalam upaya mewujudkan pembangunan yang adil, merata dan berkelanjutan di Tatar Galuh Ciamis.
“Adapun dalam pelaksanaan APBD Ciamis 2024, kita harus menyesuaikan dengan kondisi sumber daya yang dimiliki dan keterbatasan yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, kedepannya masih akan menghadapi tantangan lainnya yang tidak mudah. Mulai dari perubahan iklim, konstelasi politik dalam menghadapi pemilu serentak.
“Oleh karena itu, kondisi ini menuntut kita harus berpikir lebih realistis dan logis. Terutama dalam memilah dan memilih antara program prioritas yang harus dibiayai terlebih dahulu, atau dapat ditunda pelaksanaannya,” terangnya.
Lanjutnya menambahkan, dengan struktur APBD Ciamsi 2024 tersebut, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus berjalan optimal.
“Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Fahmi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)