harapanrakyat.com – Pemkot Cimahi, Jawa Barat, pada tahun ini segera merenovasi 400 rumah warga tak mampu yang tidak layak huni (rutilahu). Pemerintah menggelontorkan bantuan Rp 25 juta untuk memperbaiki satu rumah yang bersumber dari APBD 2024.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, Endang mengatakan, anggaran perbaikan Program Rutilahu kali ini lebih besar ketimbang tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, kata Endang, anggaran perbaikan sekitar Rp 17,5 juta.
“Anggaran renovasi rumah tidak layak huni tahun ini ada peningkatan sebesar 7,5 juta rupiah. Ini untuk penyesuaian saja agar rumah warga yang kurang mampu itu lebih layak huni,” katanya, Rabu (24/1/2024).
Baca Juga : Pakan Ayam Petelur Naik, Peternak di Bandung Barat Terancam Bangkrut
“Sama dengan tahun 2023. Di anggaran murni sekitar 400-an rumah. Mudah-mudahan di perubahan anggaran ada tambahan lagi seperti tahun kemarin,” ucap Endang menambahkan.
Ia menjelaskan, anggaran renovasi rutilahu ini sudah mencakup bahan-bahan bangunan dan ongkos kerja tukang.
Teknisnya, kata ia, untuk ongkos kerja pihaknya akan mentransfer ke rekening pemilik rumah. Sedangkan untuk bahan bangunan, akan ia bayar ke toko material yang ditunjuk pemilik rumah.
Syarat Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Endang menambahkan, ada kriteria khusus pengajuan bantuan Program Rutilahu ini. Selain tercatat dalam data warga tak mampu, tanah dan bangunan penerima bantuan harus milik sendiri dengan adanya bukti sertifikat kepemilikan.
“Syarat ini penting agar di kemudian hari tidak menjadi persoalan. Rumah sasaran penerima bantuan sudah harus lolos verifikasi lapangan sesuai usulan RT, RW, serta kelurahan. Penerima manfaat bantuan ini harus yang betul-betul keluarga kurang mampu,” tuturnya.
Baca Juga : Retribusi Parkir Jadi Kantong PAD Cimahi, Berapa Target Tahun Ini?
Menurutnya, bantuan APBD perbaikan rumah tidak layak huni ini sifatnya stimulus. Hal itu untuk mendorong swadaya masyarakat di sekitar penerima bantuan.
“(Rumah tidak layak huni) Yang direhab ini kan bermacam-macam. Mungkin ada rumah yang harus rehab mulai dari struktur atas, tengah, atau bawah. Kondisi seperti ini kan tidak bisa kita koordinir sepenuhnya. Sehingga, kita mohon juga bantuannya dari masyarakat bergerak membangun swadaya,” ujar Endang. (Juhaeri/R13/HR Online/Editor-Ecep)
.){kind=link}