harapanrakyat.com,- Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras seberat 10 kilogram kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Langkah ini diambil dalam rangka menghormati jalannya proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan untuk melakukan pemutakhiran data yang diperlukan.
Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, penghentian sementara ini tidak memiliki keterkaitan dengan agenda politik apapun. “Penghentian sementara ini semata untuk menghormati pelaksanaan Pemilu dan melakukan pemutakhiran data,” tegasnya, Rabu (7/2/2024).
Arief menegaskan bahwa penyaluran mulai dihentikan pada tanggal 8 hingga 14 Februari 2024. Bansos beras akan kembali dilanjutkan pada tanggal 15 Februari 2024, setelah berakhirnya proses pemungutan suara dalam Pemilu.
Program bantuan pangan berupa beras merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Terutama bagi kelompok dengan pendapatan rendah. Selain itu, pemerintah juga aktif dalam menggalakkan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.
Arief menginformasikan bahwa operasi pasar murah melalui GPM telah diadakan di seluruh Indonesia dengan intensitas yang tinggi. Hingga akhir Januari 2024, GPM telah dijalankan sebanyak 429 kali di 31 provinsi dan 85 kabupaten/kota. Pada bulan Februari 2024, rencananya GPM akan digelar sebanyak 200 kali dengan menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 200 ribu ton setiap bulannya.
Baca juga: Menko Perekonomian: Data Regsosek Kunci Penyaluran Bansos Tepat Sasaran
Alasan di Balik Penghentian Sementara Program Bansos Beras
Keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial berupa beras sebesar 10 kilogram ini dipertimbangkan dengan memprioritaskan jalannya proses Pemilu 2024.
Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa penundaan ini dilakukan untuk mencegah potensi politisasi. Ia menjamin bahwa penyaluran bantuan akan kembali dilanjutkan setelah berakhirnya masa pemilu. Perum Bulog akan tetap menjaga pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dampak dari Penundaan Program Bantuan Sosial Beras
Penundaan penyaluran bantuan beras melalui program bansos menimbulkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat, khususnya bagi golongan menengah ke bawah.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa program bansos beras memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi inflasi yang tinggi.
“Penghentian program bansos beras di tengah situasi inflasi yang belum stabil berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat,” ujar Bhima.
Ia menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan alternatif bantuan lain. Seperti subsidi atau bantuan langsung tunai (BLT), untuk membantu masyarakat selama penundaan program bansos beras. (Feri Kartono/R8/HR Online/Editor Jujang)
 pangan berupa beras seberat 10 kilogram.){kind=link}