harapanrakyat.com,- Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencuat dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (27/3/2024). Perdebatan sengketa tersebut menyoroti peran Jokowi yang diduga tidak netral dalam proses pemilihan presiden.
Staf Khusus Presiden, Dini Purwono, memberikan sinyal bahwa Istana tidak akan menyediakan pembelaan atau tim hukum untuk merespons tudingan tersebut.
Lebih lanjut, Dini menegaskan pemerintah tidak terlibat langsung dalam sengketa Pilpres 2024 tersebut.
“Dalam konteks ini, pemerintah tidak melihat relevansi karena bukan pihak yang bersengketa dalam Pilpres. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk ikut campur dalam persidangan MK,” ujar Dini kepada media, Rabu (27/3/2024).
Berikutnya, Dini meyatakan penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2024 merupakan kewenangan MK. Dia juga menekankan bahwa konstitusi dan peraturan hukum telah menetapkan mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh peserta pemilu. Termasuk, bagi yang tidak puas dengan hasil yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana proses pembuktian di persidangan dan menunggu keputusan dari MK,” tambahnya.
Baca Juga: Sidang MK Pilpres 2024, Ganjar-Mahfud Minta Paslon 02 Didiskualifikasi, Begini Tanggapan Yusril
Nama Jokowi Masuk dalam Permohonan Sidang Sengketa Pilpres 2024
Sebelumnya, Tim Hukum AMIN memasukkan nama Jokowi dalam permohonan sidang sengketa Pilpres 2024 mereka kepada MK. Mereka menilai bahwa tindakan Jokowi yang disebut “cawe-cawe” menunjukkan ketidaknetralannya dalam Pilpres 2024.
“Walaupun Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa campur tangan dalam pemilihan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, klaim tersebut tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin seorang presiden akan bertindak adil jika keluarganya terlibat dalam kontestasi politik,” demikian bunyi permohonan Tim Hukum AMIN.
Tim tersebut menyimpulkan, tindakan tersebut menunjukkan ketidakadilan Jokowi dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden. Mereka menduga Presiden memberikan keuntungan kepada salah satu pasangan dalam Pilpres.
Tindakan tersebut, mereka anggap melanggar sumpah jabatan presiden dan peraturan Undang-Undang Pemilu.
Selain itu, Tim Hukum AMIN juga menduga Jokowi menyalahgunakan fasilitas negara terkait dengan pemanggilan Badan Intelijen Negara (BIN). Berikutnya, meraka menuding Presiden memobilisasi atau setidaknya membiarkan sejumlah anggota kabinet terlibat secara aktif dalam kampanye untuk mendukung Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Benarkah Jokowi Terlibat dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran?
Tuduhan lainnya, dalam permohonan sidang sengketa Pilpres 2024 dari Tim AMIN mencakup penggerakan kepala desa untuk mendukung pasangan Capres-Cawapres 02. Dugaan tersebut menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan presiden, sehingga Jokowi tidak netral dan cenderung memenangkan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. (Feri Kartono)
