harapanrakyat.com – Dinas Lingkungan Hidup Bandung Barat, Jawa Barat, kembali angkat suara mengenai kondisi Kawasan Bandung Utara (KBU). Permasalahan KBU yang kini kini terus mengalami kerusakan, bukan hanya tanggung jawab Pemkab Bandung Barat, melainkan tanggung jawab bersama.
Baca Juga : Alih Fungsi Lahan di KBU Masih Masif Terjadi, Walhi Jabar Ungkap Dampaknya!
Kabid Tata Kelola Lingkungan Hidup DLH Bandung Barat, Zamilia Moreta mengungkapkan, menangani masalah lingkungan di KBU ini menjadi tanggung jawab bersama. Sebab, KBU ini mencakup wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi.
“Sebab, jika kondisi KBU yang semakin rusak tetap dibiarkan, maka berpotensi terjadinya sejumlah bencana. Seperti banjir dan tanah longsor di Bandung Raya,” katanya, Selasa (23/4/2024).
Karena itu, aturan terkait pengendalian lingkungan KBU, akan lebih berguna jika menjadi kebijakan atau kewenangan Pemprov Jawa Barat. Lantaran kawasan tersebut menjadi kawasan strategis.
Baca Juga : Perkuat Pembangunan Berwawasan Lingkungan, DPRD Kota Bandung Genjot Raperda PPLH
Hal ini, kata ia, sangat bertolak belakang dengan Perda KBU. Hal ini menjadikan salah satu faktor yang membuat pihaknya tidak dapat melakukan pengontrolan. Oleh karena itu, lanjutnya, akan lebih baik jika persoalan alih fungsi lingkungan KBU kembali ke Pemprov Jabar.
Meski demikian, pihaknya masih menjadikan Perda KBU sebagai landasan acuan penerbitan site plan, dan IMB.
“Mungkin saja OSS ini merupakan salah satu faktor pemicu semakin maraknya pembangunan di lingkungan KBU. Akhirnya, menyebabkan pengendalian pun kurang ketat,” ujarnya. (Juhaeri/R13/HR Online/Editor-Ecep)
