harapanrakyat.com,- Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat, meraih penghargaan terbaik pelaksanaan P5HAM (Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia) Regional Barat.
Baca Juga: Kolaborasi Kemenkumham Jabar dan Ditjen AHU, Sosialisasikan Kenotariatan
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menkumham RI Yasonna H Laoly, saat kegiatan rapat kerja yang bertema “Wujudkan P5HAM yang Berdampak Menuju Indonesia Emas”, Senin (20/5/2024).
Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM se-Indonesia. Serta semua Kepala Divisi Administrasi, Kepala Bidang HAM dan jajarannya yang tersambung secara virtual melalui aplikasi Zoom, dan terpusat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Acara rapat kerja tersebut dimulai tanggal 20 sampai 22 Mei 2024 ini, dengan tujuan menyusun dan mengkoordinasikan langkah-langkah strategis dalam upaya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia.
Menkum HAM RI Yasonna H Laoly Rapat membuka secara resmi kegiatan rapat kerja tersebut. Hadir pula perwakilan dari Kemenko Maritim dan Investasi, Komnas HAM, Kepala Biro Hukum.
Kemudian, Bappenas, KemenPan-RB, FNF Indonesia,dan Serta Humas LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).
Sedangkan, agenda rapat kerja tersebut meliputi evaluasi program dan kegiatan P5HAM pada tahun sebelumnya. Termasuk membahas isu-isu krusial yang berkaitan dengan HAM, dan penyusunan rencana aksi tahun anggaran 2024.
Dalam konteks global, Indonesia terus berupaya memperkuat komitmennya terhadap HAM melalui berbagai kebijakan dan inisiatif.
Penghargaan Terbaik Pelaksanaan P5HAM
Melalui rapat kerja ini diharapkan dapat tercipta terobosan-terobosan baru yang tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang HAM. Tapi juga memperkuat mekanisme penegakan serta perlindungan HAM di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam sambutannya Menkum HAM Yasonna H Laoly mengatakan bahwa kegiatan rapat kerja ini harus diawali dengan semangat. Karena pada hari Senin ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ke-116.
Menurutnya, selaras dengan semangat kebangkitan nasional maka rapat kerja ini sebagai momentum yang sangat baik untuk sama-sama berdiskusi guna mendapatkan solusi strategis.
Sebagai duty bearer (pemangku tanggung jawab), Yasonna menilai prinsip serta nilai-nilai HAM harus bisa diinternalisasikan ke dalam setiap kebijakan pemerintah. Dalam hal ini Kemenkum HAM yang mendapat amanat sebagaimana UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Karena Kementerian Negara itu memiliki fungsi perumusan, penetapan, hingga pelaksanaan kebijakan dalam bidang Hukum dan HAM.
Dalam menyiapkan kebijakan bidang HAM, lanjut Yasonna, Kemenkumham melibatkan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Termasuk kelembagaan nasional bidang HAM, seperti Komnas HAM, Komnas Anak. Komnas Perempuan dan Komnas Disabilitas (Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komnas Disabilitas). Semua ini tentunya untuk mewujudkan P5HAM.
“Karena kita di Kemenkum HAM maka harus selalu berupaya untuk memastikan semua elemen berkomitmen menerapkan HAM. Baik itu saat membuat maupun melaksanakan kebijakan supaya berdaya guna,” kata Yasonna.
Sementara itu, dalam laporannya Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra menyampaikan bawa, pada kesempatan ini akan diberikan penghargaan kepada Kanwil yang sudah menggunakan layanan Ditjen HAM secara maksimal.
“Kami berharap melalui rapat kerja ini pada akhirnya adalah publik akan bisa merasakan penikmatan HAM yang lebih baik lagi kedepannya,” ujarnya.
Baca Juga: Maksimalkan Layanan, Kemenkumham Jabar Bareng PJ Gubernur Kunjungi Asrama Haji Bekasi
Kemenkumham Jabar sendiri meraih penghargaan terbaik pelaksanaan P5HAM untuk Regional Barat dari Menkumham Yasonna. (Eva/R3/HR-Online)
