Ilustrasi. Foto: Ist/Net
Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-
Inisiatif DPRD Ciamis yang memasukan aturan baru pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang salah satunya mengatur mekanisme pemilihan kepala desa dengan konsep penyebaran Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pilkades Serentak, tampaknya menuai pro dan kontra dari sejumlah kepala desa di Kabupaten Ciamis.
Seperti diberitakan sebelumnya, Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pilkades Serentak yang akan berlangsung di Kabupaten Ciamis pada Maret mendatang tidak lagi berada di satu titik, tetapi disebar di beberapa titik seperti halnya dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif atau Pilkada.
Kepala Desa Cikupa, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Endi, ketika ditemui Koran HR, Senin (31/08/2015), mengaku tidak setuju dengan aturan penyebaran TPS di Pilkades Serentak. Dia mengatakan, aturan itu dikhawatirkan akan manambah panasnya suhu politik di masyarakat.
“Seharusnya DPRD terlebih dahulu mendengarkan aspirasi dari bawah. Apakah aturan itu lebih banyak manfaatnya ketimbang madhorotnya atau sebaliknya,” katanya.
Endi juga berpendapat, jika dirinya mempunyai pandangan lain yang bertentangan dengan kebijakan DPRD. Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Kabupaten Ciamis mengatakan, dengan adanya pemilihan secara serentak dan pemungutannya dilaksanakan di beberapa titik TPS tujuannya untuk menurunkan kasus kecurangan dan terjadinya Money politik (politik uang).
Menurutnya, hal itu bukannya akan menurunkan kasus kecurangan. Justru akan terjadi sebaliknya. Kasus kecurangan akan lebih meningkat. Karena di masing-masing TPS para calon mempunyai tim sukses dan dimungkinkan akan memudahkan melakukan serangan-serangan politik uang.
“Selebihnya, biaya para calon pun akan lebih tinggi. Karena para calon harus mengeluarkan biaya saksi lebih dari satu nantinya. Belum hal-hal yang lainnya. Walaupun dalam hal ini para calon tidak dikenakan biaya pendaftaran, karena biaya pemilihan sudah dibiayai pemerintah, tapi biaya kampanye para calon tentunya akan lebih tinggi. Karena mau tidak mau, pelaksanaan Pilkades nantinya akan menyerupai perjalanan Pileg. Suhu politik pun akan lebih memanas,” terangnya.
Endi mengatan, meski sudah disyahkan, aturan ini harus dipertimbangkan kembali oleh DPRD. Karena, jika aturan ini dipaksakan, dikhawatirkan akan memicu permasalahan baru pada pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Ciamis nanti.
Selain itu, lanjut Endi, jika sistem penyebaran TPS dilakukan, dikhawatirkan akan timbul pengkotak-kotakan kepentingan, dimana kepala desa terpilih nantinya hanya akan memperhatikan pembangunan di daerah- daerah yang menjadi lumbung suaranya.
“Contoh saja yang terjadi di tubuh DPRD. Apakah setelah pelaksanaan Pileg mereka merangkul dan memperjuangkan semua daerah di Dapilnya? Saya rasa itu tidak. Karena semua anggota DPRD tetap mempertahankan egonya, dimana hanya memperhatikan daerah-daerah yang jadi lumbung suaranya,” terangnya.
Sementara itu, Penjabat Kepala Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Tukiman, mengatakan, kendati dirinya tidak mungkin mengikuti perhelatan Pilkades, namun dirinya berpendapat jika aturan tersebut digulirkan, suhu politik di bawah nantinya akan lebih panas.
“Diskriminasi pembangunan juga akan terjadi. Karena para calon kades nantinya akan terperangkap oleh sebuah komitmen yang dibangun dengan masyarakat di beberapa daerah. Akibatnya, pembangunan desa hanya diprioritaskan kepada daerah-daerah yang menjadi lumbung suaranya, “katanya, saat dihubungi Koran HR, Senin (31/08/2015).
Beda halnya yang dikatakan oleh Ketua APDESI Kecamatan Purwadadi, Abdul Kholid. Saat dihubungi Koran HR, Senin (31/08/2015), dia mengatakan dirinya tidak merasa keberatan dengan adanya aturan baru dalam Pilkades. Menurutnya, selagi itu bisa dijalankan, mengapa tidak. Baginya, mau TPS berada di satu titik ataupun di beberapa titik tetap saja hasilnya akan sama.
“Bagi saya itu tak jadi soal. Karena toh selama ini juga saya tidak memilah daerah mana pendukung saya. Setelah jadi kepala desa, semuanya warga saya yang harus dilayani. Soal kekhawatiran akan terjadi diskriminasi pembangunan, itu kan tergantung dari kepala desanya sendiri. Masalah pengeluaran lain di luar itu, itu mah resiko yang mau nyalon,” ungkapnya. (Suherman/Koran-HR)
Berita Terkait
Penyebaran TPS di Pilkades Serentak Ciamis Dinilai Timbulkan Konflik
Soal Pilkades Serentak, DPRD Ciamis: Buktikan Dulu Kalau Terjadi Konflik!
,- Inisiatif DPRD Ciamis yang memasukan aturan baru pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang salah satunya mengatur mekanisme pemilihan kepala desa dengan konsep penyebaran Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pilkades Serentak, tampaknya menuai pro dan kontra dari sejumlah kepala desa di Kabupaten Ciamis.){kind=link}