Setelah kakao, rambutan dan lada berbuah, diganti penanaman pohon pisang
Banjar, (harapanrakyat.com),- Program pemberdayaan masyarakat yang dikeluarkan pemerintah seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat. Namun, tidak demikian bagi para petani penggarap di tanah milik Desa Binangun.
Mereka mengeluh lantaran di tanah tersebut direncanakan akan dijadikan kawasan agrowisata. Keputusan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dianggapnya tumpang tindih, antara satu program dengan program lainnya.
Hal itu diungkapkan Masmu (32), salah seorang petani penggarap yang ditemui HR, Senin (29/11). Dia sangat menyayangkan sikap pemerintah, padahal sebelumnya di tanah garapan yang mereka garap itu, pemerintah mengeluarkan program penanaman kakao, rambutan dan lada.
Tapi, ketika tanaman yang ditanam mulai membuahkan hasil, pemerintah malah menebang habis semua tanaman, dengan alasan lahan tersebut akan dijadikan kawasan agrowisata, dan jenis tanamannya diganti oleh pohon pisang.
âSaya tidak habis fikir dengan kebijakan penggantian tanaman ditengah jalan itu. Dulu para penggarap dianjurkan menanam kakao, rambutan dan lada. Ketika mulai menujukkan hasil, malah diganti dengan program lain. Kalau seperti ini, kapan program pemerintah akan berhasil mensejahterakan masyarakat,â tuturnya.
Masmu mengaku, sebagai penggarap dirinya tidak pernah diajak bicara, atau pun dilibatkan untuk mengelola pada program pemerintah yang baru.
Bahkan, para penggarap mengetahui mengenai hal itu dari kabar yang beredar di masyarakat, bahwa lahan tersebut akan diubah menjadi kawasan agrowisata. Dan lahan garapan mereka langsung diratakan, tanpa ada pembicaraan sebelumnya.
Menurut Masmu, para penggarap bukan tidak setuju dengan program pemerintah yang baru, namun semestinya pemerintah juga dapat mempertimbangkan aspek keuntungan bagi masyarakat sekitar.
âBayangkan saja, saat itu dari setiap panen lada kami sudah mampu mendapatkan sekitar 10 kilo gram, belum dari kakao dan buah rambutan. Sekarang semua itu hilang, dan harus memulai sesuatu yang baru lagi, itu pun kami tidak dilibatkan,â keluhnya.
Di lain tempat, Kabid Kehutan dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Banjar, Ir. Komarudin, membantah jika tanaman yang berasal dari program Dinas Pertanian ikut di babat habis.
âItu tidak benar, tanaman yang kami berikan sebagai program Rehabilitasi Hutan Lindung (RHL) yaitu tanaman rambutan, itu masih ada sampai sekarang. Bahkan pada tahun depan jumlahnya akan diperbanyak,â jelasnya, Selasa (30/11).
Namun, lanjut Komarudin, dirinya tidak mengetahui jika sebelumnya di kawasan tersebut ada bantuan yang diberikan Dinas Pertanian, kemudian sekarang tergerus oleh program kawasan agrowisata.
Ada kemungkinan bantuan yang diberikan merupakan program Dinas Pertanian, dimana dirinya belum menjabat sebagai Kabid Hutbun Dinas Pertanian Kota Banjar, sehingga dia kurang mengetahui.
âYang saya tahu, program itu merupakan program Disnakertrans Kota Banjar. Memang Dinas Pertanian dilibatkan, namun kordinasi yang dilakukan sebatas kepala dinas dan langsung menugaskan kepada petugas lapangan. Saya sendiri kurang paham mengenai hal itu,â katanya. (pjr)
