harapanrakyat.com – Munculnya organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menjurus pada aksi premanisme mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak. Pasalnya aksi tersebut membuat banyak pelaku usaha yang resah, karena selalu dibayangi keberadaan ormas ketika ingin melakukan aktivitas usahanya. Tidak terkecuali di wilayah Jawa Barat.
Baca Juga : Apindo Harapkan Gubernur Jawa Barat Berikan Kepastian Hukum Dunia Usaha
Ketua Apindo Jawa Barat Ning Wahyu Astutik menerangkan, para pengusaha di Jawa Barat yang menghadapi banyak tantangan ketika ingin membangun usaha. Mulai dari tingginya biaya logistik, perizinan, ketidakpastian hukum, politisasi ketenagakerjaan hingga premanisme ormas.
“Sebab gangguan terkait premanisme ini, bisa terjadi sejak awal proses pembangunan industri hingga tahap perekrutan tenaga kerja,” ungkapnya, Selasa (27/5/2025).
Ia mengatakan modusnya sangat bervariasi, mulai dari intimidasi hingga gugatan tanpa dasar hukum. Pihaknya menilai akar masalah berasal dari keinginan masyarakat sekitar untuk terlibat dalam kegiatan industri, tapi tanpa memiliki bekal kompetensi maupun pemahaman yang memadai.
Lebih jauh, untuk meminimalisir gangguan premanisme ormas yang minta jatah, Apindo Jabar menawarkan pendekatan berbasis edukasi kepada masyarakat. Mencakup pemahaman tentang mindset bisnis, standar kerja, kepatuhan buyer dan peluang usaha.
“Kegiatan edukasi juga kami sertai dengan pelatihan soft skill dan hard skill, sebagai jalan masuk keterlibatan warga secara profesional. Termasuk pemahaman tentang mindset bisnis maupun standar kerja,” katanya.
Baca Juga : Apindo Jawa Barat: SK UMSK 2025 tak Berikan Kepastian Hukum Pengusaha dan Pekerja
Antisipasi Gangguan Premanisme Ormas, Apindo Jabar Luncurkan Program Anti-Premanisme di Garut
Ning Wahyu menjelaskan Apindo Jabar siap meluncurkan pilot project anti-premanisme di Garut. Upaya itu hasil kolaborasi dengan Polda Jabar, Korem 062 Tarumanegara, dan Forkopimda Garut. Terlebih, Garut saat ini menjadi salah satu kawasan pengembangan investasi baru di Jawa Barat.
Lebih jauh, dengan viral videonya terkait maraknya premanisme ormas yang mengganggu dunia usaha di Garut, memicu aksi cepat lintas lembaga. Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi respons tersebut dan langsung turun ke Garut untuk menghadiri rapat koordinasi strategis. Hal tersebut berlangsung di Pendopo Garut bersama Polda Jabar, Korem 062 Tarumanegara, Bupati Garut, Forkopimda Garut beserta para pelaku usaha Garut.
“Pentingnya untuk mengakhiri gangguan-gangguan non-substansial (misalnya gangguan premanisme ormas) yang menyulitkan pengusaha. Serta mendorong Garut untuk menjadi model daerah bebas premanisme sekaligus ekosistem bisnis yang sehat dan modern,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)
