Wakil Bupati Ciamis, Oih Burhanudin
Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-
Wakil Bupati Ciamis yang juga Ketua Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Ciamis, Oih Burhanudin, mengatakan, pihaknya sangat menyambut adanya element masyarakat yang memberikan masukan dan kritik terhadap kinerja Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) Kabupaten Ciamis selama setahun berjalan.
“Saya sangat berterima kasih adanya masukan dan kritikan tersebut. Karena persoalan penanggulangan kemiskinan ini tidak hanya tugas pemerintah, tetapi harus ada dukungan dari seluruh element masyarakat,” katanya, kepada Koran HR, pekan lalu. [Berita Terkait: Tanggulangi Kemiskinan, Kinerja LTPKD Ciamis Dinilai Belum Memuaskan]
Namun demikian, kata Oih, LTPKD Ciamis yang baru berumur 1 tahun ini bukan berarti belum melakukan action. Menurutnya, sudah banyak program yang digulirkan melalui LTPKD yang manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat.
“Namun, kami juga mengakui bahwa LPTKD masih banyak kelemahan. Selama setahun berdiri LTPKD masih meraba-raba untuk mencari formulasi terbaik dalam program penanggulangan kemiskinan ini. Nah, setelah saya menjabat wakil bupati, kemarin langsung dilakukan evaluasi dan mencari dimana titik lemahnya,” ujarnya.
Setelah dilakukan evaluasi, kata Oih, pihaknya langsung melakukan penataan. Langkah awal, lanjut dia, yakni melakukan perubahan struktur organisasi, dimana seluruh staf LTPKD saat ini tidak lagi bersifat diperbantukan dari beberapa SKPD. “Saat ini seluruh staf LTKPD tidak lagi bercabang bekerja di SKPD lain,” katanya.
Disinggung soal LTPKD diusulkan mengelola anggaran program kemiskinan, Oih mengatakan, tidak mungkin hal itu bisa dilakukan. Karena, menurutnya, LTPKD hanya sebatas lembaga ad hoc yang kewenangannya sangat dibatasi.
“Meski lembaga ad hoc, tetapi LTPKD dipimpin langsung oleh wakil bupati. Artinya, saya bisa mengkoordinasikan seluruh SKPD untuk memaksimalkan program kemiskinan. Dengan begitu, tidak jadi persoalan anggarannya ada di SKPD,” terangnya. [Berita Terkait: Ini Sebab Program Kemiskinan LTPKD Ciamis Dinilai Belum Memuaskan]
Oih juga mengatakan, selain melakukan pembenahan di internal, pihaknya pun saat ini tengah mengkaji dan mempersiapkan program pendataan warga miskin dengan sistem by name by adreeas.
“Setelah pendataan itu selesai, nanti setiap 3 bulan sekali kita akan rutin melakukan evaluasi. Evaluasi itu untuk mengukur capaian program dan untuk mengecek apakah jumlah warga miskin di Ciamis terjadi penurunan, stagnan atau terjadi peningkatan. Hal itu perlu dilakukan untuk mengukur apakah program yang kita gulirkan berhasil atau harus diperbaiki,” jelasnya.
Dari segi regulasi, lanjut Oih, Bupati Ciamis akan segara mengeluarkan Perbup tentang pendataan, krateria dan aturan teknis dalam menyalurkan kartu walagri dan kartu calakan. “Aturan ini dibuat agar program kartu calakan dan kartu walagri tepat sasaran dan lebih terarah,” ujarnya.
Oih pun meminta kepada seluruh element masyarakat Ciamis untuk bersama-sama membantu Pemkab Ciamis dalam menyukseskan program penanggulangan kemiskinan.
“Saya sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Ciamis sangat terbuka menerima masukan dari masyarakat. Justru dengan banyaknya masukan dari masyarakat akan membuat kami semakin bersemangat. Karena semakin banyak element yang membantu kami, maka akan semakin mudah dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Ciamis,” pungkasnya. (Bgj/Koran-HR)