(Menelusuri Daerah Pelosok di Kecamatan Sukamantri)
Subagja Hamara
Di Kabupaten Ciamis, ternyata masih ditemukan daerah terpencil yang masih minim tersentuh pembangunan. Daerah itu berada di Kecamatan Sukamantri, tepatnya di kampung Cikuda Dusun Cikareo Desa Tenggerharja.
Fasilitas infrastruktur di daerah itu sangat memperihatinkan. Akses jalan dari arah Desa Payungageung Panumbangan menuju ke kampung itu harus melewati jalan rusak dan berkelok-kelok dengan medan jalan yang sangat terjal. Maklum, perkampungan itu berada di daerah pegunungan.
Jika dari jalan raya Panumbangan, waktu tempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk sampai ke perkampungan itu, memakan waktu sekitar 1 jam lebih. Jalan rusak ditambah medan jalan yang terjal, menyulitkan kendaraan untuk melaju cepat menyusuri daerah pegunungan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan agropolitan itu.
Tak hanya jalan rusak, jalan berbatu yang belum beralaskan aspal pun masih dijumpai di daerah itu. Dan hampir di beberapa tebing jalan, terutama di posisi jalan menanjak, ditemukan sejumlah tebing yang hampir longsor.
Tak hanya minim sarana infrastruktur saja, penerangan aliran listrik pun belum merata masuk ke daerah itu. Masih ada satu perkampungan yang warganya belum menikmati fasilitas penerangan listrik.
Menurut data dari pemerintah desa setempat, ada sekitar 60 KK, tepatnya di RT 12/ RW 06 Dusun Cikareo Desa Tenggerharja Kecamatan Sukamantri, belum menikmati penerangan listrik.
Dari 60 KK, memang ada sekitar 27 KK yang sudah menikmati listrik. Tapi, fasilitas listrik itu di dapat dari hasil “nyolok” dari perkampungan sebelah. Jaringan listrik belum masuk ke perkampungan itu, meski pihak pemerintah desa setempat sudah berulang kali mengajukan ke pihak terkait.
Kurnia (30), adalah satu dari 27 KK di perkampungan itu yang menikmati fasilitas listrik dari hasil ” nyolok” ke perkampungan sebelah. Menurutnya, untuk bisa “nyolok” listrik dari perkampungan sebelah, dia harus mengeluarkan biaya sekitar Rp. 5,5 juta.
Biaya sekitar Rp. 5,5 juta itu, kata Kurnia, paling besar digunakan untuk membeli kabel listrik sepanjang 1500 meter, yakni dengan total harga sebesar Rp. 4,5 juta. Sementara untuk biaya upah pemasangan dan biaya administrasi ke pengelola pemasangan “listrik nyolok”, biaya yang dihabiskan sekitar Rp. 1 juta.
Uniknya, 27 KK di perkampungan itu untuk mendapatkan fasilitas listrik, harus ‘nyolok’ dari perkampungan sebelah yang berbeda kabupaten. Fasilitas listrik itu di dapat dari Desa Cipicung Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.
Jarak sekitar 1,5 km dari Dusun Cikareo Desa Tenggerharja ke Desa Cipicung Majalengka, yang menyebabkan biaya ‘nyolok’ listrik menjadi mahal. Karena harus menyediakan kabel sepanjang 1500 meter dan ongkos pemasangan yang mahal, lantaran harus melewati daerah pegunungan yang terjal, sehingga menyulitkan pemasangan kabel listrik. Untuk memasangkan kabel listrik dari Cipicung ke Cikareo, saat itu harus memakan waktu berminggu-minggu.
Menurut Kurnia, 27 KK di kampung Cikareo, baru 6 bulan bisa menikmati fasilitas listrik dari hasil ‘nyolok’ dari Desa Cipicung. Katanya, saat itu beberapa warga berembuk dan kemudian melakukan lobi ke warga Cipucung untuk meminta aliran listrik. Kebetulan hubungan emosional antara warga dua desa perbatasan itu sangat erat, meskipun berbeda kabupaten.
” Tapi, tidak semua warga di sini ikut ‘nyolok’ listrik ke Desa Cipicung. Mungkin karena mahalnya biaya pemasangan,” ujarnya, kepada HR, pekan lalu.
Kurnia juga mengatakan, meski dia saat ini sudah mendapat fasilitas listrik dari hasil ‘nyolok’ dari Desa Cipicung, namun tetap masih berharap Pemkab Ciamis segera memasang jalur listrik ke kampungnya.
Pasalnya, kata Kurnia, meski biaya ‘nyolok’ listrik harus mengeluarkan biaya 7 kali lipat dari biaya pemasang listrik resmi, namun tetap daya listriknya rendah, sehingga tidak bisa menggunakan listrik dengan daya yang tinggi.
” Kalau digunakan untuk acara hajatan, daya listriknya tidak kuat untuk digunakan kebutuhan hajatan. Akhirnya, harus menggunakan listrik diesel untuk mencukupi daya listrik yang tinggi,” terangnya.
Beda halnya dengan Maman, masih warga Cikareo. Dia tidak mampu mengeluarkan uang untuk ‘nyolok’ listrik yang biayanya tergolong mahal untuk ukuran kemampuan ekonominya. Pada setiap malam, keluarga Maman masih hidup dalam kegelapan.
Maman dan 32 KK lainnya di Dusun Cikareo Desa Tenggerharja, masih menggunakan lampu cempor sebagai penerangan di saat malam. Menurut Maman, dia dengan warga lainnya sangat berharap mendapat fasilitas listrik.
” Terus terang saja, kami terkadang berpikir, apakah kami ini masih diakui sebagai Negara Indonesia atau tidak. Karena selama Indonesia merdeka, kami belum menikmati fasilitas listrik,” ujarnya sedikit berseloroh sembari tertawa.
Selain listrik, lanjut Maman, fasilitas infrastruktur yang minim, juga yang ada pun banyak mengalami kerusakan, menjadi kendala serius terhadap akses ekonomi di daerah itu. Terutama ketika mengirim dan menjual hasil pertanian ke daerah lain.
” Yang terasa sekali, dari minimnya infrastruktur dan banyak jalan yang rusak, membuat ongkos kirim ketika menjual hasil pertanian ke kota, menjadi mahal. Karena mobil angkutan pun berpikir bahan bakar yang mahal dan waktu tempuh yang lama, akibat banyaknya jalan yang rusak dan terjal,” ujarnya.
Kepala Desa Tenggerharja Kecamatan Sukamantri, Endang membenarkan ada 60 KK di perkampungan Cikadu Dusun Cikareo yang belum mendapat fasilitas listrik. Menurutnya, pihak desa sudah beberapa kali mengajukan proposal ke Pemkab Ciamis untuk fasilitas listrik ke perkampungan tersebut, namun hingga saat ini belum ada realisasi.
â Masyarakat di perkampungan ini mayoritas bermata pencaharian buruh tani dan buruh ternak. Selain masyarakat di sini mayoritas kalangan menengah ke bawah, juga berada di daerah pegunungan yang jauh dari perkampungan penduduk lainnya, â ujarnya, kepada HR, pekan lalu.
Sementara itu, Camat Sukamantri Drs. H. Adang Daradjat, MM, mengatakan, masih ada 3 perkampungan di wilayahnya yang belum mendapat fasilitas aliran listrik. Selain di perkampungan Cikareo, juga terdapat 22 KK di perkampungan Werkip Desa Cibeureum dan 17 KK di perkampungan relokasi di Dusun Tunagan Desa Makarwangi.
â Hanya, kalau di perkampungan Werkip dan Tunagan, rumah-rumah yang belum mendapat fasilitas listrik kebanyakan rumah singgah para petani dan buruh tani yang menetap sementara di sana. Artinya, dua daerah itu belum bisa disebut perkampungan penduduk yang menetap seterusnya di sana, â terangnya, kepada HR, Senin (11/6).
Menurut Adang, jika di Dusun Cikareo Desa Tenggerharja, memang terdapat perkampungan penduduk yang menetap tetap, yang belum mendapat fasilitas listrik. â Mungkin karena berada di pegunungan yang menyebabkan fasilitas listrik belum menjangkau ke perkampungan tersebut, â ujarnya.
Adang mengatakan, perkampungan yang berada di Dusun Cikareo yang belum mendapat fasilitas listrik itu, dulunya merupakan eks permukiman Translok (Transmigrasi Lokal) para pensiunan TNI.
â Dulu para pensiunan TNI mengajukan permohonan bantuan untuk permukiman khusus dengan sistem transmigrasi lokal ke Gubernur. Akhirnya permohonan itu dikabulkan, dan mereka akhirnya di tempatkan di dearah itu, â terangnya.
Belakangan, lanjut Adang, permukiman Translok itu berkembang menjadi permukiman umum yang dihuni tidak hanya oleh pensiunan TNI saja. â Seiring tahun, rumah-rumah di permukiman pensiunan TNI itu banyak yang dijual ke penduduk sekitar. Lambat laun akhirnya permukiman Translok itu berubah menjadi perkampungan umum,â ujarnya.
Menurut Adang, dengan berdirinya perusahaan ternak ayam di daerah itu, diharapkan bisa menjadi pembuka agar fasilitas listrik masuk ke perkampungan tersebut. â Tinggal PT. Tanjung Mulya sebagai perusahaan ternak ayam di sana mengajukan jaringan listrik baru. Setelah terpasang jaringan listrik ke sana, kemudian warga di sana ikut menjadi pemohon pemasang listrik,â ungkapnya.
Disinggung mengenai minimnya pembangunan infrastruktur, terutama masih banyaknya jalan mengalami kerusakan, Adang mengatakan, dua tahun yang lalu ketika daerah itu ditetapkan sebagai kawasan percobaan agropolitan oleh Pemprov Jabar, sempat ada bantuan pembangunan jalan sepanjang 5 KM.
â Tetapi, bantuan pembangunan jalan itu tidak berlanjut di tahun berikutnya,â pungkasnya. ***
