Ciamis, (harapanrakyat.com),- Penggantian hewan ternak domba yang digulirkan melalui bantuan gubernur (ban-gub) kembali dipersoalkan kelompok penerima. Pasalnya, domba pengganti kembali berpenyakit, selain itu bobotnya kurang sesuai spek.
Rustaman, Anggota Kelompok Ternak Sugih Makmur Dusun Cipaku Desa Cigugur Kec. Cigugur, Minggu (1/7), mengatakan, domba penggantian yang diterima oleh kelompoknya, kondisinya sama seperti domba pada penerimaan awal, yaitu berpenyakit.
“Awalnya, saya mengira kondisi domba pengganti bisa lebih bagus. Buktinya, kondisi domba sama dengan domba sebelumnya,” ungkapnya.
Menurut Rustaman, tiga diantara domba pengganti yang diterima kelompoknya sudah mati. Menindaklanjuti hal itu, pihaknya sudah berusaha melaporkannya kepada pihak BP4K Kab. Ciamis, meski hingga kini belum juga ada respon.
“Selain penggantian domba, saya juga masih mempertanyakan penggantian bibit ikan. Apakah akan diganti atau tidak, masih belum jelas,” katanya.
Rustaman berharap, pihak kontraktor/ penyedia hewan ternak domba, bersama BP4K segera menyelesaikan masalah penggantian tersebut. Dengan syarat, penggantian ternak domba disertai dengan kualitas yang baik.
Tanggapan Komisi II DPRD Ciamis Tentang Bantuan Domba Berpenyakit
Menanggapi kondisi domba yang diterima kelompok di Cigugur, Anggota Komisi II DPRD Kab. Ciamis, Iwan M Ridwan, mengaku menyayangkan, penggantian bantuan ternak domba yang disalurkan kepada kelompok di Kab Ciamis masih bermasalah.
Iwan menilai, pihak kontraktor harus bertangung jawab penuh terhadap kondisi domba yang disalurkan melalui BP4K tersebut. Selain itu, dia juga meminta agar penyaluran bantuan dilakukan secara menyeluruh.
“Tujuannya, agar pihak kelompok bisa melakukan pengembangan di bidang ternak dengan benar. Tidak hanya itu, penggantian hewan domba berpenyakit harus direalisasikan sesuai dengan spek-nya,” katanya.
Pada kesempatanitu juga, Iwan menandaskan, seandainya penyaluran bantuan tersebut masih bermasalah, kemudian masuk ke dalam ranah hukum, penyelesaiannya akan ditangani langsung oleh aparat penegak hukum.
Di tempat terpisah, Direktur Lembaga Penguatan Partisipasi Masyarakat (LPPM) Kab. Ciamis, Nanang Permana, mengatakan, pihak BP4K harus melakukan investigasi terkait masalah bantuan domba yang bepenyakit tersebut.
Melalui investigasi itu, BP4K harus mengetahui berapa persentase kelompok yang diajukan, dan berapa persentase jumlah kelompok yang dipaksakan.
“Lakukan peninjauan kembali, kelompok penerima bantuan tahap kedua, atau penggantian ternak yang mati. Dengan demikian, BP4K bisa mengetahui kelayakan ternak yang diberikan dalam penggantian tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, kata Nanang, BP4K dan ULP kab. Ciamis harus bisa merekomendasikan âblack listâ terhadap pengusaha/ kontraktor pemenang tender pengadaan, karena sudah terbukti tidak menyediakan domba sesuai dengan spek.
Nanang juga meminta agar penegak hukum, mulai dari Kepolisian dan Kejaksaan untuk turun tangan melakukan penyelidikan terhadap pengusaha/ kontraktor pemenang tender pengadaan ternak domba yang disalurkan kepada 140 kelompok penerima.
“Pastinya, kelompok penerima bantuan tidak akan mempermasalahkan bantuan itu, seandainya bantuan domba yang mereka terima sesui dengan spek. Sementara pengusaha bisa dipastikan hanya berorientasi keuntungan semata, tanpa menghiraukan kelompok penerima. Untuk itu, masalah ini perlu diusut tuntas,” tegasnya.
BP4K Kabupaten Ciamis Sudah Melakukan Penggantian
Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kab. Ciamis, H. Wasdi, Senin (2/7), menjelaskan, pengusaha/ kontraktor sudah melakukan penggantian ternak domba sekitar 10 persen.
“BP4K tidak ikut dalam kepanitian tender pengadaan ternak. Sementara tender dilakukan oleh ULP Dalprog Setda Ciamis. Kami hanya merekomdasikan kelompok yang akan menerima bantuan tersebut,” jelasnya.
Wasdi mengaku, pihaknya terus melakukan penekanan terhadap pengusaha, agar penggantian bantuan bagi kelompok diselesaikan secara menyeluruh. Hal itu agar pihak kelompok penerima bantuan bisa menjalankan program peternakan dengan segera.
“Jika ada kelompok penerima ang belum menerima ganti, laporkan saja ke kita (BP4K-red). Nanti, kami langsung akan menyampaikannya kepada pengusaha/ penyedia yang bersangkutan,” pungkasnya. (es)
