Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nurwahid, menyatakan, seharusnya pemerintah melakukan kajian terlebih dahulu sebelum membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Hal itu disampaikan langsung oleh Hidayat Nurwahid saat menghadiri acara Tarhib Ramadhan 1438 hijriah yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Hotel Tyara Plaza Ciamis, Sabtu (13/04/2017).
“PKS sendiri sudah mengingatkan pemerintah. Karena kita ini adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu masalah bisa diselesaikan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Hidayat Nurwahid menilai HTI tidak membahayakan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut dia, pembentukan dan pendirian ormas HTI sesuai dengan peraturan mengenai perkumpulan yang dijamin oleh undang-undang.
“Kalaupun ormas (HTI) tersebut membahayakan NKRI, pemerintah harusnya memberikan peringatan tersebut dahulu melalui surat, mulai dari peringatan satu sampai ketiga. Selain itu, juga menanyakan langsung persoalan tersebut kepada yang bersangkutan,” katanya.
Bila melalui surat peringatan tidak mempan, Hidayat Nurwahid menambahkan, pemerintah bisa menghentikan sementara bantuan bagi ormas sampai proses proses serta tahapan klarifikasi ditempuh. (Es/R4/HR-Online)
