Papan informasi pembangunan Pelabuhan Bojong Salawe di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Foto: Madlani/HR
Berita Paangandaran, (harapanrakyat.com),-
Pelaksanaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Bojong Salawe di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran diprotes Nelayan. Mereka meminta pekerjaan proyek tersebut untuk sementara waktu dihentikan sebelum ada perhatian dari Pihak Sahbandar wilayah Pangandaran.
Nelayan menganggap, pelabuhan tersebut belum terasa manfaatnya. Ironinya, akibat dari pekerjaan pelabuhan tersebut kerap menjadi penyebab kecelakaan laut yang dialami nelayan Bojongsalawe.
Menurut Nanang (42), salah satu anggota Rukun Nelayan, aksi penghentian tersebut merupakan aksi solidaritas nelayan untuk memperjuangkan haknya sebagai warga Negara yang mana korban kecelakaan laut kerap disebabkan oleh pekerjaan pelabuhan tersebut.
“Jujur, ini sebetulnya sudah lama. Namun, kita bingung harus mengadu ke mana dan kepada siapa agar keinginan kita didengar. Korban kecelakaan laut yang kini tidak melaut disebabkan perahunya rusak akibat terbentur tiang pancang kontruksi pelabuhan,” jelasnya kepada HR, Selasa (13/06/2017).
Ia menjelaskan, aksi tersebut tidak bermaksud menghentikan pembangunan yang tengah dikerjakan oleh pemerintah. Ia hanya menuntut keadilan perusahaan maupun pemerintah agar ketakutan nelayan yang terdampak pekerjaan itu bisa diperhatikan.
Menurut catatannya, sudah ada lima kecelakaan laut yang berakibat rusaknya perahu disebabkan oleh pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Bintang Fajar Timur Raya. Ia harap, korban mendapatkan ganti rugi dari perusahaan supaya bisa melaut lagi.
“Kasus ini akan kita adukan ke DPRD Kabupaten Pangandaran dengan menggelar audiensi yang akan dilakukan besok. Kami ingin mencari solusi bersama dan jangan sampai salah satu pihak dirugikan atas pekerjaan ini. Sebab, kami hanya menggantungkan hidup dari hasil laut,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Ucup Supriatna, mengatakan, bahwa dirinya sudah mengetahui keinginan nelayan yang meminta penanggungjawab proyek memberikan perhatian keselamatan di lokasi pelabuhan.
“Mereka meminta perhatian dan mempertanyakan kewenangan dari Syahbandar wilayah Pangandaran. Rencananya besok para nelayan akan mengadu ke DPRD,” kata Ucup Supriatna. (Mad/R6/HR-Online)
