[H. Adang Hadari (Adang Sandaan)]
Lima tahun silam, tepatnya bulan Juli 2007, sejumlah tokoh di wilayah Kabupaten Pangandaran, berembug. Mereka bersepakat untuk satu tujuan, berjuang untuk mewujudkan pemekaran 10 kecamatan di wilayah Ciamis Selatan.
Akhirnya disepakati, berjuang untuk satu misi, mewujudkan pembentukan Kabupaten Pangandaran, berpisah dari Kabupaten Ciamis. Kemudian, dibentuklah Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, sebagai wadah dalam memperjuangkan misi tersebut.
Wacana yang digulirkan, soal ketertinggalan pembangunan di wilayah Ciamis Selatan. Friksi Ciamis Utara dan Ciamis Selatan pun digulirkan. Tak pelak, gerakan itu pun mendapat perhatian dari elit politik di Kabupaten Ciamis. Pro dan kontra pun bermunculan terhadap gerakan yang dimotori Presidium.
âAnjing menggonggong, kafilah berlaluâ, prinsip sejumlah tokoh Presidium saat itu, dalam menanggapi berbagai tanggapan miring dan kontra terhadap misi pemekaran tersebut. âSemakin banyak elit Ciamis yang kontra, justru kami semakin bersemangat untuk mewujudkan Kabupaten Pangandaran,â kata salah seorang tokoh Presidium, waktu itu.
Gerakan pun semakin masif, seluruh ketua BPD, kepala desa, tokoh agama dan ormas di wilayah Ciamis Selatan ikut mendorong gerakan Presidium. Mereka kompak dan ikut menyuarakan wacana pemekaran. Pemkab, DPRD Ciamis dan sejumlah elit di Ciamis pun akhirnya melunak. Di akhir tahun 2008, Pemkab dan DPRD berbalik memberikan dukungan dengan membuat rekomendasi persetujuan pemekaran Kabupaten Pangandaran.
Masalah tidak selesai sampai di situ. Ketika wacana pemekaran itu bergulir ke pemerintah pusat dan DPR RI, dinamika masih mewarnai. Presidium dan masyarakat di wilayah Pangandaran justru semakin bersemangat. Mereka terus meminta dukungan ke Anggota DPR RI dari Dapil Ciamis, dan sejumlah tokoh politik di Jakarta.
Perjuangan selama 5 tahun dengan berbagai rintangan, tantangan dan dinamika, akhirnya terjawab. Perjuangan itu berakhir manis. Tepatnya tanggal 25 Oktober 2012, Kabupaten Pangandaran resmi menjadi Daerah Otonom Baru melalui penetapan sidang Paripurna DPR RI. Masyarakat di wilayah Pangandaran pun menyambutnya penuh suka cita, seakan perjuangan mereka selama 5 tahun, tidak sia-sia.
Dibalik perjuangan yang dimotori Presidium ini, ternyata ada 3 orang tokoh yang dianggap dominan dalam menggerakkan semangat pemekaran. Mereka adalah politisi yang berlatarbelakang pengusaha asli wilayah Pangandaran. Yakni, Adang Hadari (Adang Sandaan) Bendahara Presidium, Supratman (Ketua Presidium) dan Yos Rosbi (Sekretaris Presidium).
Rabu (21/11), tepatnya pukul 15.00 WIB, wartawan HR Syamsul Maâarif, yang akrab dipanggil Sulenk Abdi Sagara mendapatkan tugas dari redaksi untuk mewawancarai salah seorang tokoh presidium pemekaran Kabupaten Pangandaran H. Adang Hadari.
Meski hujan mengguyur terus menerus, tak mengurungkan tugas seorang jurnalis untuk melaksanakan tugas peliputan demi mendapatkan keterangan dari narasumber. Perjalanan yang sangat melelahkan dengan jarak tempuh lumayan jauh, disertai hujan yang deras akhirnya sampai juga di kediamannya H. Adang Hadari, tepatnya pukul 20.00 WIB di Dusun Sinargalih Rt 02 Rw 07 Desa Cibenda Kecamatan Parigi.
Setibanya di kediaman H. Adang Hadari, HR mengetuk pintu dan menekan bell yang keberadaanya tepat tersimpan di kusen pintu depan ruang tamu rumahnya, dan tidak lama dari itu sosok tokoh yang dimaksud (H. Adang Hadari.red) membukakan pintu dan mempersilahkan untuk masuk sembari mempersilahkan duduk di kursi sofa yang berukirkan jati jepara. âMari masuk, silahkan duduk,â katanya sambil tersenyum ramah kepada HR.
H. Adang Hadari mulai membuka pembicaraan dengan nada santai dan penuh keakraban. âSambil santai saja kita, silahkan diminum airnya,â kata Adang. Berikut petikan wawancara nya :
HR : Sekarang Pangandaran sudah menjadi DOB (Daerah Otonomi Baru), itu artinya anda sebagai Presidium sudah berhasil menggolkannya, bukan begitu ?
Adang : Iya betul, memang seperti itu keberadaanya, walau pun pada prinsipnya sebetulnya yang berhak untuk menjawab hal ini adalah Ketua Presidium. Tapi tidak apalah, saya akan mencoba menjawab sesuai apa yang saya ketahui, tanpa mengurangi komitmen kita di tubuh Presidium, nyanyahoanan ngaliwatan ketua, hahaha…
Pada awalnya gagasan itu datang dari masyarakat dari berbagai kalangan, baik dari tokoh masyarakat, tokoh politik, dan pengusaha semua terangkum disana, jadi dikala terlahirnya UU DOB ini adalah merupakan keberhasilan bersama. Dan keberhasilan pemekaran Pangandaran merupakan amanah titipan masyarakat yang harus diperjuangkan pada waktu itu.
HR : Anda juga adalah satu tokoh Presidium Pemekaran Kab. Pangandaran, dan posisi anda sebagai Bendahara. Selama ini apakah Presidium mendapatkan dukungan materil, mungkin dari pengusaha, atau bahkan dukungan luar negri ?
Adang : Masalah dana memang diawali oleh kita bertiga (Supratman, Adang Hadari, H. Iyos Rosbi), tapi kesininya kita patunganlah, ada yang dari para anggota DPRD, para pengusaha, camat, bahkan kepala desa pun yang merespon terhadap gerakan kita. Mereka rela melibatkan diri untuk mensupport pendanaan, dan kami tidak memberi penekanan harga kepada siapa pun yang akan membantu kami, asalkan mereka ikhlas dan ridho.
Contohnya seperti kemarin ke Jakarta, mereka para kepala desa dengan kesadarannya sendiri memberikan sumbangan dana, ada yang Rp. 100 ribu, Rp. 200 ribu dan seterusnya. Bahkan, kita bertiga tidak mengeluarkan uang, karena sudah ada kesadaran dari berbagai pihak untuk mendukung, dan bentuk bantuannya pun tidak mengikat.
HR : Latarbelakang anda yakni pengusaha kontruksi dan pariwisata. Apa dan bagaimana rencana anda untuk ikut membangun infrastruktur Kab. Pangandaran ?
Adang : Mengenai infrastruktur yang ada, karena saya berangkat dari seorang pengusaha, saat ini menurut hemat saya sudah cukup ideal, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan kebutuhan masyarakat dari aspek fasilitas infrastruktur, jembatan, dan fasilitas lainnya, hanya karena mungkin terjadi ketidak seimbangan antara kebutuhan dan APBD Kabupaten Ciamis tidak mampu untuk mendanainya. Akibatnya, banyak jalan yang rusak, sehingga wacana saya secara pribadi hanya bisa berharap supaya hal tersebut bisa teratasi semaksimal mungkin.
HR : Apa visi dan misi anda menghadapi rencana dicanangkannya Kab. Pangandaran sebagai Kabupaten Pariwisata ?
Adang : Kalau saya boleh mengklaim, bahwasannya Pangandaran adalah primadona Jawa Barat sebagai penyumbang PAD terbesar untuk daerah pariwisata. Kenapa kita tidak bisa mengembangkan untuk menggali potensi yang lebih besar? Karena masih banyak hal yang belum tergali oleh masyarakat, makanya kita dari dua tahun ke belakang sebetulnya sudah bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata supaya bisa berkalaborasi demi mewujudkan Kabupaten Pangandaran sebagai Kabupaten Pariwisata.
HR : Menurut analisa anda, kira-kira berapa lama Kab. Pangandaran bisa sejajar dengan daerah lain ?
Adang : Hemat saya, maju dan tidaknya DOB Kab. Pangandaran, tergantung kinerja pemerintahnya, terutama siapa yang akan jadi Plt Bupati di DOB Pangandaran. Karena maju dan tidaknya suatu daerah bagaimana pemimpinnya. Seharusnya kan dievaluasi selama tiga tahun, dan selama tiga tahun harus bisa sejajar dengan daerah lain, saya sebagai tokoh Presidium optimis tiga tahun akan sejajar dengan daerah lain. Karena kalau tidak, akan menjadi pertanyaan pusat nantinya.
Makanya kami dari Presidium akan mengawal sampai adanya kepala daerah definitif. Presidium masih memiliki tanggungjawab moral mengantarkan Pangandaran memiliki pemerintah definitif. Kalau sudah resmi ada pemerintah definitif, baru Presidium akan membubarkan diri.
Selanjutnya saya berharap pejabat bupati nanti harus yang sudah memahami karakter masyarakat, mengenal masyarakat, dan dikenal masyarakat. Karena kalau kepala daerah yang dikirim ke Kab. Pangandaran tidak mengenal dan dikenal masyarakat, nantinya akan kaku untuk beradaptasi. Sedangkan DOB Pangandaran hanya diberi waktu selama tiga tahun untuk sejajar dengan daerah lain.
HR : Kalau boleh kami juga mau minta biodata dan sejarah pengalaman hidup anda ?
Adang : Untuk latarbelakang saya, terus terang sekolah tidak tinggi. Saya hanya perawat medis atau mantri kampung. Pernah juga jadi PNS, yang akhirnya pensiun, dan langsung bergelut di dunia usaha.
Saya rasa cukup untuk diri saya hanya sebatas itu. Saya tidak seperti orang lain yang bersekolah tinggi, mempunyai tujuan yang lebih. Terus terang masuk di kepengurusan partai walau pun tidak sukses berkarir di partai, karena saya terjun di partai hanya (pelengkap) pangjeujeug saja mungkin, hahaha….. ***
