[Wawancara : Ahmad Irfan Alawi (Tokoh Muda Kab. Pangandaran)]
Deni Supendi, Redaktur Pelaksana HR, dan Eli Suherli, wartawan, berhasil mengunjungi Ahmad Irfan Alawi, Anggota DPRD Ciamis dari PKB, yang juga seorang tokoh pemuda dari wilayah selatan, Senin (17/12), di kediamannya, di Perum Permata Galuh Jambansari Ciamis.
Kedatangan HR untuk mengetahui secara pasti peranan Ahmad Irfan Alawi sebagai putra daerah dalam memperjuangkan pemekaran DOB Pangandaran. Berikut petikan hasil wawancara HR bersama Ahmad Irfan Alawi (AIA);
HR : Sejauhmana keterlibatan anda di Presedium Pemekaran Pangandaran dalam memperjuangkan Daerah Otonomi Baru (DOB). Apakah terlihat secara langsung atau tidak?
AIA : Saya tidak secara langsung terlibat dalam organisasi presidium. Tapi dari awal, sebagai Anggota DPRD dari Dapil V, saya ikut bersama-sama dengan Presedium mendorong agar pemekaran Kab. Pangandaran secepatnya bisa terealisasi. Khususnya, setelah usulan presedium masuk ke lembaga DPRD.
Setelah itu, saya secara pribadi dengan teman-teman anggota dewan dari Ciamis selatan (Dapil V), terlibat aktif untuk mendorong agar DPRD secepatnya melakukan kajian terhadap kelayakan pemekaran DOB Pangandaran.
Dan itu salah satunya dibuktikan dengan menjadi orang pertama yang mengusulkan agar Pemda Ciamis segera mengalokasikan anggaran untuk kajian akademik tentang pemekaran Pangandaran.
Pada saat itu, Alhamdulillah dikabulkan anggaran sebesar Rp. 500 juta. Dan itu tentunya menjadi salah satu pintu masuk agar DOB Pangandaran ini bisa segera terbentuk.
HR : Anda Anggota DPRD Kab. Ciamis, upaya apa yang anda lakukan dalam mempersiapkan Pejabat Plt. Bupati Pangandaran? Soalnya, anda juga merupakan putra daerah asli Cimerak, salah satu daerah yang masuk DOB Pangandaran.
AIA : Kita akan mendorong, bahwa pejabat-pejabat yang ditempatkan di Pangandaran itu bukan hanya pejabat-pejabat, yang ada kesan misalkan pejabat yang sudah habis masa produktifnya, atau pejabat yang dalam tanda kutip tidak lagi produktif.
Karena DOB adalah sebuah daerah baru yang tentunya memerlukan kerja ektra keras, sehingga pejabat-pejabat yang ditempatkan disana harus pejabat-pejabat yang punya pengalaman, kapabel, dan kompeten di bidangnya masing-masing.
DPRD sendiri sudah membentuk tim yang melibatkan anggota dewan dari Dapil IV dan V, untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang bisa dilakukan melalui lembaga DPRD. Tentunya kita juga akan mendorong Komisi I untuk melihat dan mempertimbangkan sosok para pejabat eselon II dan III yang nanti akan ditempatkan di Pangandaran.
Kita juga akan memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang pejabat/ Plt Bupati yang akan ditempatkan di Pangandaran nanti. Diupayakan Plt Bupati nanti harus orang yang memahami Pengandaran secara utuh, baik pemahaman terhadap psikologis orang Pangandaran, maupun pemahaman terhadap kondisi daerah disana.
Karena, pejabat yang pertama nanti harus banyak melakukan komunikasi dengan warga Pangandaran, untuk mempersiapkan pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat.
HR : Dalam membangun Kab. Pangandaran, perencanaan daerah harus baik, jadi SDM untuk Bappeda Pangandaran juga harus kuat. Selain itu, BPN (Badan Pertanahan Nasional) juga harus bekerja extra hati-hati. Bagaimana menurut pengamatan anda tentang hal itu?
AIA : Bukan hanya SDM Bappeda yang harus kuat, tapi seluruh Dinas yang ada di Pangandaran juga harus memiliki SDM yang baik, atau ditempati oleh orang-orang yang berpengalaman, dan memahami benar potensi dan kondisi Pangandaran.
Kemudian kita berharap struktur perangkat daerah di Pangandaran nanti itu tidak harus gemuk, tapi betul-betul fungsional sesuai dengan kebutuhan pemerintah Kab. Pangandaran. Karena dengan semakin gemuk suatu perangkat daerah, maka akan menjadi beban tersendiri, khususnya terhadap belanja pegawai. Padahal diakui atau tidak, pekerjaan rumah pembangunan di wilayah selatan sangat banyak, khususnya bidang pembangunan infrastruktur.
Kita juga tahu, di selatan itu banyak tanah atau lahan yang menjadi sengketa antara masyarakat dengan Perhutani, antara masyarakat dengan lembaga usaha dan lain sebagainya, sehingga status pembangunan disana menjadi tidak jelas. Satu contoh Startrust, dan hamparan lahan yang ada di wilayah Batukaras.
Buktinya sampai hari ini, kita tidak melihat adanya aktifitas pemanfaatan terhadap lahan-lahan tersebut oleh pengelolanya. Dan tentunya hal ini harus menjadi perhatian serius BPN kedepan. Kita berharap, pemerintah juga segera membentuk BPN, untuk menangani persoalan sengketa tanah yang kerap terjadi di wilayah Pangandaran.
Menurut saya, sebenarnya jika keberadaan lahan-lahan yang diterlantarkan itu memang milik Negara, Pemerintah bisa menggunakannya untuk pembangunan kawasan perkantoran, karena lokasinya cukup strategis.
HR : Bagaimana pendapat anda dengan adanya perbedaan pandangan diantara anggota Presedium Pemekaran Kab. Pangandaran, karena disinyalir ada diantaranya yang mengintervensi penempatan jabatan PNS di eselon II, III dan IV?
AIA : Ini sebenarnya yang selama ini menjadi salah satu kekhawatiran saya secara pribadi. Pada akhirnya kepentingan/ interest personal atau kelompok itu menjadi muncul. Menurut hemat saya sampai kapanpun kepentingan itu akan selalu ada, tapi yang paling penting bagi saya adalah siapapun yang akan menjadi pejabat di Pangandaran harus memiliki kompetensi dan memahami Pengandaran secara objektif.
Yang pasti kita juga akan mendorong Komisi I untuk ikut memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menempatkan pejabat PNS disana, meski ini sebenarnya hak preogratif Bupati. Persoalan tentang adanya orang yang mengintervensi penempatan jabatan PNS, saya yakin dan sangat percaya kepada Bupati Engkon akan melihat dengan jernih kebutuhan masyarakat Pangandaran. Karena apapun dan bagaimanapun hari ini mereka ditempatkan, tetap menjadi tanggungjawab Bupati Engkon. Saya yakin Bupati Engkon pun tidak ingin menanggung dosa jika sampai salah menempatkan pejabat. Konseskuensinya Bupati Engkon akan sangat hati-hati dalam menentukan pejabat yang layak ditempatkan di Pangandaran.
HR : Apakah anda, sebagai tokoh muda di Ciamis selatan, memiliki cita-cita untuk menjadi Bupati pertama Kab. Pangandaran? Kira-kira, apa visi dan misinya?
AIA : Sebagai seorang kader politik, tentunya wajar jika seseorang memiliki cita-cita atau keinginan untuk menjadi, seseorang yang kemudian namanya bisa ditulis dalam sejarah Pangandaran.
Sayapun secara pribadi, wajar bercita-cita seperti itu, menjadi bupati pertama di Pangandaran. Tapi apapun nanti, kita harus tetap realistis dengan kehendak masyarakat Pangandaran. Dan hal itu paling tidak bisa diukur melalui hasil pemilihan umum legislatif (Pileg). Apakah nanti PKB mempunyai kursi disana atau tidak, kan belum bisa diukur secara pasti.
Jadi Bupati ya Alhamdulillah, tidak jadi juga ya tidak apa-apa, saya tetap akan berbuat yang terbaik untuk kemajuan daerah Pangandaran. Jadi atau tidaknya bukan jadi ukuran bagi saya, tapi yang terpenting adalah bagaimana saya memberikan secara naksimal apa yang saya bisa perbuat untuk Pangandaran.***
