Bappeda dan TKPKD Pangandaran Evaluasi Hasil Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan

Evaluasi dan ekspose hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan yang berlangsung di Aula Setda Pangandaran. Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran melakukan evaluasi dan ekspose hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) tahun 2015 dari BPS di Aula Setda Pangandaran, Rabu (13/12/2017).

Bappeda yang juga masuk dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Pangandaran, dalam pelaksanaan pemutakhiran data tersebut mengggunakan aplikasi berbasis android dari Provinsi Jawa Barat yang bernama KM 0 Pro Poor.

Melalui evaluasi dan ekspose tersebut, diharapkan adanya kesamaan pandangan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran. Dengan begitu, program penanggulangan kemiskinan dapat merujuk pada satu data.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran melalui Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, Maman Permana, mengatakan, evaluasi dan ekspose tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kegiatan hasil kajian dan verifikasi data kemiskinan di Kabupaten Pangandaran.

“Melalui ini diharapkan ada gambaran mengenai peta kemiskinan serta kesamaan padangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Ini juga agar lebih memudahkan dalam berkoordinasi dan bersinergi lintas antar sektor,” katanya.

Menurut pemaparannya, kepala keluarga (KK) yang harus diverifikasi sebanyak 43.432 KK. Dari 80 surveyor rata-rata menangani 542 KK dan dari 5 orang verifikator rata-rata melakukan verifikasi sebanyak 8.686 KK.

Dalam proses verifikasi data tersebut, Maman menambahkan, banyak kendala yang dihadapi petugas yang di antaranya kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Sehingga, petugas yang seharusnya dapat menyelesaikan sesuai target justru terhambat dan berimbas mundurnya batas akhir penyelesaian.

Adapun kendala dari aplikasi tersebut, lanjut Maman, di antaranya tidak adanya fitur edit guna memperbaiki data yang sudah terlanjur dikirim ke server. Sehingga, para petugas harus memulai lagi dari awal dengan mendatangi keluarga yang disurvey.

“Kami mohon kepada pihak Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini Balai Pengembangan Pembangunan Analisis Potensi Daerah (BP2APD), untuk dapat menyempurnakan aplikasi km 0 pro poor ini. Hingga saat ini, kita baru sampai 90.03 persen,” pintanya.

Diketahui, petugas surveyor dan verifikator bekerja di lapangan mulai dari tanggal 21 Agustus hingga 21 Oktober 2017 atau 60 hari mewancarai langsung Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau KK yang sudah terdata. Adapun hasil survey dan verifikasi tersebut dimasukan ke aplikasi KM 0 Pro Poor yang bernama pro poor planning, budgeting, monitoring (P3BM) yang bersumber dari APBD I Provinsi Jawa Barat.

Wakil Bupati H. Adang Hadari yang juga Ketua TKPKD Pangandaran, mengatakan, isu kemiskinan masih menjadi isu utama dalam proses pembangunan di tingkat nasional hingga ke daerah-daearah.

“Masalah kemiskinan itu sangat kompleks dan bersifat multidimensional. Maka dari itu, upaya penangulangannya harus dilakukan secara komprehensif yang mencangkup berbagai aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu, sistematis dan berkelanjutan,” kata Adang.

Adang menambahkan, pemutakhiran data kemiskinan dan rumah tangga sasaran yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar tersebut, memanfaatkan pendekatan yang berbasis teknologi online. Diharapakan hasilnya berupa data kemiskinan yang lengkap, akurat, relevan, dan update.

“Saya harapkan ini dapat dijadikan sebagai satu-satunya basis data untuk menjadi rujukan berbagai program pembangunan lintas sektoral, khususnya yang bersentuhan dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran. Adapun dari hasil kegiatan ini juga diharapkan dapat memiliki makna strategis untuk merekomendasikan satu program inovatif,” katanya.

Kegiatan ini diakhiri sesi tanya jawab dengan narasumber H. E. Agus Ismail, Kepala Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisis Potensi Derah (BP2APD) Provinsi Jabar Abdul Nijar dan Tenaga Ahli dari CV. Metrik Co Bandung serta Forum CSR. (Mad/Koran HR)