Ciamis, (harapanrakyat.com),- Pertanyaan dan keresahan masyarakat Pangandaran soal realisasi agenda pembentukan SOTK, pengisian personil, penyerahan aset-aset daerah, serta dana hibah bagi DOB Pangandaran terjawab sudah. Nampaknya masyarakat tidak ingin terjebak dalam euforia kelahiran DOB Pangandaran. Masyarakat Pakidulan saat ini sudah ingin membangun kampung halamannya agar sejajar dengan kab/ kota lain.
Setelah DPRD Kab. Ciamis membentuk Panitia Khusus (Pansus) percepatan peresmian Kab. Pangandaran dan Pelantikan Penjabat Bupati sementara, pada 17 Desember 2012, DPRD juga resmi mengambil keputusan untuk ikut mengawal transisi DOB Pangandaran menjadi Kab. Pangandaran.
Usulan Pansus awalnya hanya terdiri dari 10 anggota DPRD dari Dapil yang mewakili 10 kecamatan. Namun melalui rapat pertimbangan dan pengkajian, akhirnya anggota Pansus menjadi ditambah menjadi 19 orang. Langkah itu dipandang mewakili representasi fraksi DPRD dan bisa mengefektifkan kerja Pansus.
Anggota Komisi II DPRD Kab. Ciamis, Iwan Moch Ridwan, S.Pd, M.Pd, berhasil terpilih menjadi Ketua Pansus. Pembentukan Pansus itu didasarkan pada penelaahan aspirasi masyarakat di Pangandaran soal peresmian Kab. Pangandaran dan Pelantikan Penjabat Bupati sementara.
âSebagai wakil rakyat, tentu kami tidak bisa acuh terhadap pertanyaan dan keresahan masyarakat yang kami wakili. Pertanyaan ini menjadi dasar kenapa kami membentuk Pansus Pangandaran,â ungkap Iwan, Senin (13/1).
Iwan mengatakan, banyak agenda strategis yang bisa mempengaruhi hajat hidup masyarakat Pangandaran, dan itu perlu dikawal. Contohnya seperti pembentukan SOTK oleh Penjabat Bupati Sementara, termasuk soal penyerahan aset dan dana hibah.
âPenjabat Bupati Sementara akan membutuhkan Mitra Kerja, seperti untuk Pembentukan Dinas, Badan dan Kepala Kantor serta UPTD. Sebagai bagian dari perangkat Pemerintah Daerah, DPRD melalui Pansus tidak akan tinggal diam, dan untuk pengisian personil SOTK-nya kami juga tidak akan intervensi,â katanya.
Menurut Iwan, parameter kerja Pansus didasarkan pada amanat UU NO 21 tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat. Dia menjelaskan, dalam pasal 9 berbunyi : Peresmian Kab. Pangandaran dan pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
âArtinya sebelum 23 Agustus 2013, Penjabat Bupati Sementara harus sudah dilantik, hal seperti inikan harus disosialisasikan kepada pemangku kepentingan, dan harus dikawal supaya Pangandaran cepat membangun. Kami tegaskan Penunjukan Penjabat bukan ranah kerja kami,â ujarnya.
Iwan menegaskan, Pansus tidak mempunyai Interest (kepentingan) Politik. Langkah Pansus semata-mata untuk mengajak semua elemen masyarakat, agar tidak terjebak dalam Euforia dan segera membangun Kab. Pangandaran.
âKarena Kab. Pangandaran akan bersaing dengan Kab. Ciamis, Kota Banjar, dan daerah lainnya. Kami tidak ada interest kearah politik. Bukan saatnya untuk meributkan posisi dan pencitraan,â tegasnya.
Dia juga menambahkan, Pansus akan terus mencermati dinamika perkembangan DOB Pangandaran. âBanyak pekerjaan rumah pertama yang harus dikerjakan nanti, setelah ada Bupati, Wakil Bupati dan DPRD, kita juga perlu membuat RUTR Pangandaran, dan ini yang akan menentukan wajah Kab. Pandaran kedepan,â imbuhnya.
Sementara ditempat terpisah, Humas Presidium Pemekaran Kab. Pangandaran, Dedi Kurniadi, S.Hut, mengatakan, gerak inisiatif yang dilakukan anggota DPRD Ciamis menurut Dedi hal yang wajar, jikalau itu untuk mempercepat persiapan DOB Pangandaran, akan tetapi jangan terlalu menonjolkan sisi benturan politisnya.
DPRD adalah lembaga yang dilindungi oleh Undang Undang, Presidium juga sama dilindungi oleh Undang Undang. Karena diakui atau tidak moment pemekaran merupakan ranah yang serat politis.
âJika memang ini merupakan hal yang dianggap bisa mempercepat proses percepatan pemekaran kenapa tidak saya mendukungnya? toh pada akhirnya sama juga ingin melakukan percepatan proses pemekaran, akan tetapi ini harus jadi kajian yang serius jangan sampai setelahnya terbentuk Pansus menjadi sebuah dinamika benturan politis yang tidak diharapkan oleh masyarakat yang berada di DOB Pangandaran,â ungkapnya.
Dedi menambahkan, hendaknya DPRD juga menjalin komunikasi yang baik dengan Presidium. Jangan sampai terjadi keegoan dari DPRD. Satu sisi presidium sebagai stakeholder pemekaran, dan DPRD sebagai lembaga yang harus menampung aspirasi rakyat. (DK/syam)
