Foto: Ilustrasi
Ciamis, (harapanrakyat.com),-
Kabid Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ciamis, Devi Indra, mengaku pihaknya belum mengetahui kendaraan dinas mana saja yang belum membayar pajak. Karena, kata dia, pembayaran pajak kendaraan langsung dibayarkan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang diberi inventaris kendaraan tersebut.
“Kalau pembayaran pajak tahunan, kita tidak mendapat pemberitahuan dari OPD, apakah kendaraan dinasnya sudah dibayar pajaknya atau belum. Karena untuk anggaran pembayaran pajak kendaraan sudah dialokasikan di masing-masing OPD,” ujarnya, kepada HR, di ruang kerjanya, Selasa (03/05/2014). [Baca: Duh! Banyak Kendaraan Dinas di Ciamis Belum Bayar Pajak]
Devi menjelaskan, laporan pembayaran pajak kendaraan dari seluruh OPD yang dilaporkan ke bagian aset, ketika saat masa berlaku plat nomor kendaraan habis. “ Karena BPKB seluruh kendaraan dinas dipegang oleh kami. Dengan begitu, otomatis seluruh OPD meminjam BPKB untuk memperpanjang masa berlaku plat nomor. Nah, di saat peminjaman itu, kita sekaligus melakukan pendataan pembayaran pajak,” terangnya.
Devi pun tidak membantah adanya kendaraan dinas yang belum membayar pajak. Menurut dia, pihaknya baru mengetahui ada kendaraan dinas yang belum membayar pajak, ketika melakukan penarikan sejumlah mobil dari mantan pejabat. “ Jadi, mobil yang dipinjam oleh mantan pejabat, rata-rata belum dibayar pajaknya. Hal itu diketahui setelah kami melakukan penarikan mobil tersebut, “ ujarnya.
Menurut Devi, mobil dinas yang dipakai oleh pejabat Pemkab Ciamis yang masih aktif dipastikan seluruhnya sudah membayar pajak. “Hasil pendataan kami sementara, kendaraan yang belum membayar pajak dominan yang berada di mantan pejabat atau kendaraan yang kondisinya rusak, “ katanya.
Devi mengatakan, ada beberapa kendaraan dinas, terutama motor yang kondisinya sudah rusak. Namun, kendaraan tersebut masih disimpan di OPD yang bersangkutan dan belum diserahkan ke Bagian Aset. “ Kita sudah menyarankan agar kendaraan yang rusak dan tidak terpakai untuk dikembalikan kepada kami,” ungkapnya.
Namun demikian, sambung Devi, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Samsat untuk mengetahui kendaraan dinas mana saja yang belum membayar pajak. “ Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak Samsat. Karena kami pun tidak memiliki data terkait hal ini, “ katanya. (Her/Koran-HR)
