Wakil Bupati Ciamis yang juga Tokoh Masyarakat Pangandaran, Jeje Wiradinata
Pangandaran, (harapanrakyat.com),-
Tokoh Masyarakat Pangandaran yang kini menjabat Wakil Bupati Ciamis, Jeje Wiradinata, menegaskan, dirinya siap ‘pulang kampung’ ke Pangandaran dan siap ikut berlaga di Pilkada Pangandaran tahun depan apabila masyarakat benar-benar memintanya.
Jeje menambahkan, selama masih menjabat sebagai Wakil Bupati Ciamis, dirinya ingin mencurahkan pengabdiannya untuk masyarakat Ciamis dan belum terpikirkan untuk mempersiapkan diri berlaga di Pilkada Pangandaran. [Baca: Jeje Wiradinata Diminta ‘Pulang Kampung’ ke Pangandaran]
“Kenapa belum terpikir, karena saya masih fokus menyelesaikan tugas sebagai Wakil Bupati Ciamis. Tetapi, kalau masyarakat meminta saya pulang, tentunya akan dipertimbangkan. Dalam benak saya pun memang tersirat ingin memberikan kontribusi untuk tanah kelahiran, “ katanya, kepada HR, di Ciamis, Selasa (19/08/2014).
Jeje mengatakan, selain dirinya, sebenarnya masih banyak putra daerah yang layak untuk memimpin Pangandaran. Dia pun mengaparesiasi saat ini sudah mulai bermunculan putra daerah yang sudah menyatakan siap bertarung di Pilkada Pangandaran.
“Memang Pangandaran sebagai daerah otonom baru harus dipimpin oleh putra daerah. Karena kalau dipimpin oleh putra daerah, setidaknya dia akan memiliki kecintaan terhadap tanah kelahirannya,” katanya.
Selain putra deerah, lanjut Jeje, kriteria calon Bupati Pangandaran pun harus ada yang muncul dari kalangan tokoh yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Hal itu, menurutnya, sangat dibutuhkan, karena jika menilik pada moment Pemilu Legislatif kemarin, budaya politik di Pangandaran sudah dikotori oleh praktek money politik yang terstruktur, terorganisir dan masif.
“Istilah ‘NPWP’ atau nomor piro wani piro pada Pemilu Legislatif kemarin sangat marak di Pangandaran. Dan hal itu harus diwaspadai di Pilkada Pangandaran. Nah, untuk melawan NPWP itu, harus dilawan oleh munculnya seorang tokoh yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat,” katanya.
Menurut Jeje, praktek money politik tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga akan menjadi penyebab munculnya praktek korupsi di birokrasi. “Kalau Bupati terpilih dihasilkan dari praktek money politik, ya dipastikan kalau dia sudah menjabat akan berpikir setoran dari sana sini, seperti dari proyek harus setor sekian persen atau pejabat harus setor sekian juta,” ucapnya.
Pangandaran, kata Jeje, harus dijauhkan dari sosok Bupati seperti itu. Karena di awal pemerintahan defenitif, Pangandaran harus dipimpin oleh sosok Bupati yang jujur, mau bekerja keras dan mengabdi sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Kalau masyarakat Pangandaran salah memilih Bupati, yang tentunya banyak resikonya. Salah satunya resiko itu, yakni bisa saja Pangandaran kembali lagi ke kabupaten induk. Karena setelah dimekarkan, bukannya malah maju, tetapi malah rusak di berbagai tatanan, “ ungkapnya.
Jeje juga menegaskan, saat pelaksanaan Pilkada Pangandaran nanti, seluruh calon harus komitmen dan membuat kesepakatan yang mengikat bahwa mereka siap untuk tidak melakukan money politik. Dan apabila ada calon yang melanggar, maka KPUD sebagai penyelenggara Pemilu harus mengugurkan calon tersebut.
“Bagusnya UU tentang Pemilu harus direvisi dulu dan mengubah pasal-pasal terkait pelanggaran Pemilu yang diperketat aturannya. Tetapi, kalau merevisi UU tampaknya butuh waktu lama. Untuk di Pilkada Pangandaran, cukup saja membuat kesepakatan yang dilegitimasi oleh KPUD dan masyarakat, “ katanya. (Bgj/Koran-HR)
