Didepan Pendemo, Wakil Ketua DPRD Ciamis Dukung Hak Interpelasi BBM

Forum Mahasiswa Ciamis Bersatu (FORMAT) saat mengelar aksi unjuk rasa terhadap kebijakan kenaikan harga BBM, di halaman Gedung DPRD Ciamis, Kamis (27/11/2014). Foto: Eli Suherli/HR

Ciamis,(harapanrakyat.com),-

Wakil Ketua DPRD Ciamis, Dida Yudanegara, dengan tegas mendukung hak interpelasi DPR atas kebijakan pemerintah yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pernyataan itu disampaikan saat menerima puluhan aktifis Forum Mahasiswa Ciamis Bersatu (FORMAT) yang mengelar aksi unjuk rasa terhadap kebijakan kenaikan harga BBM, di halaman Gedung DPRD Ciamis, Kamis (27/11/2014).

Dida mangatakan, interpelasi terhadap kebijakan presiden tidak identik dengan pemakzulan. Tapi, lebih kepada meminta keterangan terhadap landasan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM baik dari segi hukum maupun kondisi APBN. (Baca juga: Demo Kenaikan BBM di Ciamis, Mahasiswa ‘Nyaris’ Bentrok dengan Polisi)

“Interpelasi itu meminta keterangan dari presiden atas kebijakan. Presiden bisa menejelaskan alasan sebenarnya menaikan harga BBM. Sebab banyak yang memandang untuk menghemat APBN banyak alternatif lain, selain menaikan haraga BBM,” katanya.

Dida mengatakan, saat ini aksi menolak kebijakan BBM terus terjadi setiap hari di berbagai daerah di Indonesia. Karenanya, sangat tepat apabila DPR menggunakan hak interpelasi sebagai respons terhadap tuntutan rakyat.

“Hak interpelasi itu sudah diatur dalam undang-undang sebagai bagian dari fungsi kontrol lembaga legislatif terhadap eksekutif, bukan semata-mata unsur politik,” ujarnya.

Sementara itu, aksi unjuk rasa dari berbagai organisasi kemahasiswaan ini, sempat diwarnai ketegangan antara aparat kepolisian saat para demonstran meminta Ketua DPRD bersama seluruh perwakilan fraksi DPRD Ciamis menjawab tuntutan Format.

Bahkan, mereka tidak hanya mendatangi Gedung DPRD, namun juga kantor Bupati Ciamis. Mereka sempat membakar ban di halaman Pendopo Ciamis sambil menunggu bertemu Bupati Ciamis H. Iing Syam Arifien.

Namun hingga pukul 14.00 WIB, mahasiswa tidak berhasil bertemu Bupati dan akhirnya membubarkan diri. Mereka hanya diterima oleh Asisten Daerah satu Bidang Pemerintahan H. Endang Sutrisna dan Asisten Dua Bidang Ekonomi H. Soekiman.

Dalam orasinya, Korlap Aksi, Irfan Faturahman, mengatakan, pihaknya tidak hanya menolak kenaikan harga BBM, akan tetapi mendesak pemerintah memaksimalkan pengolahan dan pengawasan sektor pajak,mengembangkan energi alternatif, menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan memberantas mafia migas.

“Rakyat Indonesia dipaksa menelan pil pahit akibat sumberdaya alam dikelolah oleh pihak asing. Subsidi BBM dicabut dengan dalih dialihkan ke sektor produktif. Padahal, nyatanya menambah jumlah rakyat miskin,” pungaksnya (es/R2/HR-Online)