Berita Ciamis, (harapanrakyat.com).- Sejumlah kalangan di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, saat ini tengah menyoroti keterlibatan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi makelar ataupun broker sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari anggaran pemerintah.
Direktur LSM INPAM, Endin Lidinillah, ketika ditemui Koran HR, Senin (11/04/2016), meminta inspektorat menindaklanjuti informasi mengenai keterlibatan oknum PNS sebagai broker sejumlah proyek pemerintah.
Baca juga: Widih! Banyak PNS (Guru) Ciamis Ajukan Gugatan Cerai
“Saya pernah mendengar memang ada oknum PNS di Ciamis yang menjadi mekelar atau broker proyek. Akan tetapi karena Ciamis terlalu kondusif, sehingga hal itu dibiarkan tanpa adanya tindakan dari pimpinan pemerintahan daerah,” katanya.
Menurut Endin, sudah bukan rahasia lagi bila seorang oknum PNS ikut andil dalam pengkondisian proyek. Mereka bisa dengan bebas menentukan pekerjaan untuk diberikan kepada pihak pengusaha yang menjadi rekanannya.
Harusnya, kata Endin, seorang PNS tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merusak karier dan mencoreng nama baik Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis. Alasannya karena mereka merupakan abdi negara, buka pemborong.
Baca juga: Pj. Bupati Sebut Ada PNS Pangandaran Kerap Nongkrong di Hotel
“Saya sangat menyayangkan adanya oknum PNS yang dengan sengaja menjadi makelar atau broker proyek sebagai jalan memperkaya diri, sehingga mengganggu terhadap kinerja sebagai PNS,” katanya.
Senada dengan itu, Maulana Sidik, aktivitis Nahdatul Ulama (NU) Ciamis, juga meminta inspektorat memberikan tindakan tegas kepada oknum PNS yang menjadi makelar proyek. Menurut dia, upaya oknum PNS menjadi makelar proyek untuk memperkaya diri merupakan tindakan tidak terpuji.
“Padahal dalam aturan sudah jelas ditentukan apa saja yang menjadi tugas dan fungsi seorang PNS. Kami juga meminta agar inspektorat mencari tahu tindakan yang dilakukan oknum PNS itu atas dasar keinginan sendiri atau perintah dan petunjuk dari orang lain (atasan),” katanya.
Wakil Bupati Ciamis, Oih Burhanudin, ketika dikonfirmasi Koran HR, menegaskan, PNS tidak diperbolehkan menjadi makelar atau broker proyek, apalagi menjadi pemborong. PNS harus fokus menjadi abdi negara yang baik.
“Biarkan urusan proyek menjadi lahan bagi orang lain yang ahli di bidangnya. Maka dari itu, kami tidak mengharapkan PNS ikut-ikutan bermain dalam urusan proyek. Karena kewajiban PNS itu melayani kepentingan masyarakat,” katanya.
Namun begitu, Oih mengaku, sampai saat ini pihaknya belum menerima informasi dan laporan terkait keterlibatan oknum PNS yang menjadi makelar ataupun broker proyek. Kalaupun ada, pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi kepada oknum PNS yang bersangkutan. (Es/Koran-HR)
