Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Guru honorer khususnya pada tingkat SD dan SMP di Kota Banjar, Jawa Barat, terus meratapi nasib peningkatan statusnya yang hingga kini tak kunjung jelas, sehingga berdampak terhadap tingkat kesejahteraannya secara finansial.
Seperti diungkapkan Aan Alamsyah, salah satu guru honorer di Kota Banjar, kepada HR Online, Selasa (16/01/2017), bahwa secara finansial apa yang diterima guru honorer SD dan SMP tidak masuk logika. Karena, honor yang diberikan pihak sekolah sangat kecil, tak sebanding dengan beban kerja dan pengabdiannya.
Lain halnya dengan guru honorer di tingkat SMA/SMK yang sudah dikelola oleh provinsi, sehingga penghargaan untuk kesejahteraannya sudah cukup lumayan.
“Keberadaan para guru honorer SD dan SMP ini seolah kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerahnya. Buktinya, puluhan tahun jadi guru honorer tapi keadaaan kami tetap seperti ini, belum ada peningkatan signifikan. Jadi, selayaknya lah diberi perhatian khusus atas tanggung jawab kerjanya,” ungkap Aan.
Dia berharap kepada pihak-pihak terkait, baik lembaga atau perorangan yang sekiranya mempunyai akses untuk terus mendorong pemerintah pusat melalui Kemendikbud, terkait upaya-upaya peningkatan status guru honorer tersebut.
“Kita ini beban kerja dan tanggung jawabnya tak beda jauh atau bahkan sama dengan guru PNS. Apakah salah bila kita menuntut hak yang juga sama. Ya, paling tidak ada peningkatan kesejahteraan. Kiranya ke depan masalah ini harus dipikirkan,” tukasnya.
Terlebih, lanjut Aan, sampai saat ini di Kota Banjar belum ada pengangkatan guru honorer. Berdasarkan informasi yang diterimanya, untuk tahun 2018 Pemkot Banjar tidak mengajukan pengangkatan CPNS dari honorer.
“Kenapa Kota Banjar tak mengajukan, padahal sudah jelas guru PNS itu kurang, lagi pula banyak yang pensiun,” katanya.
Menurut Aan, selama ini perjuangan organisasi profesi guru dan forum guru honorer yang ada di Kota Banjar pun belum juga membuahkan hasil. Bahkan terkesan selalu mentok, dan jawaban yang diterima dari pemangku kebijakan baru sebatas janji-janji, jadi belum diketahui kejelasannya.
Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Kemendikbud Bidang Monitoring Implementasi Kebijakan, R. Alpha Amirrachman, menjelaskan, bahwa persoalan peningkatan status guru honorer masih digodok oleh pemerintah pusat, terutama menyangkut anggarannya.
“Minggu lalu dibahas kembali, namun saya tak bisa beri angka anggaranm tapi Kemendikbud sudah bernegoisasi dengan Kemenkeu mengenai berapa jumlah guru honorer yang bisa dibantu, dan upaya penyelesaian peningkatan statusnya,” terangnya kepada HR Online, saat ditemui tengan bersilaturahmi ke SMK Muhamaddiyah Banjar, usai mendampingi Presiden RI, Joko Widodo, Selasa (16/01/2018).
Menurut Alpha Amirrachman, yang juga selaku Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhamaddiyah, bahwa pemerintah pusat masih menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan, karena bagaimana pun persoalan tersebut tergantung kekuatan keuangan negara, dan itu ada di Kemenkeu.
“Semoga pengangkatan tenaga honorer bisa ada penyelesaiannya secara bertahap, termasuk di tahun 2018 ini akan ada penerimaan CPNS. Cuma untuk pengangkatan guru honorer belum pasti jumlahnya berapa. Kita dorong terus dan upayakan,” tandasnya. (Nanks/R3/HR-Online)
