Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Banjar yang berada di garis kemiskinan sebanyak 5,70 persen.
Dari sekitar 11,5 ribu jiwa penduduk miskin sesuai hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada bulan Maret 2018, bisa diasumsikan rata-rata berusia produktif.
Kepala BPS Banjar, Nanang Triono Basuki, saat dikonfirmasi Koran HR di ruang kerjanya, Selasa (15/10/2019), mengatakan, angka kemiskinan di Kota Banjar 5,70 persen itu ermasuk ada warga berusia produktif, yakni antara usia 15-64 tahun.
“Kalau untuk riilnya berapa jumlah warga miskin berusia produktif, memang kita tidak punya karena BPS ini surveinya secara makro. Atau mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Warga dengan asupan makanan atau di bawah 2.100 kilo kalori, itu dikategorikan warga miskin,” jelasnya.
Triono menyebutkan, dari jumlah penduduk miskin 5,70 persen itu kemungkinan besar berusia produktif.
Banyaknya masyarakat miskin usia produktif merupakan salah satu karakteristik kemiskinan yang ada di Indonesia, tak terkecuali di Kota Banjar.
Di tempat yang sama, Kasi. Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Kota Banjar, Ahmad Taufik Habibi menambahkan.
Jumlah 5,70 persen penduduk miskin di Kota Banjar kemungkinan anggota rumah tangga yang menjadi tanggungan kepala rumah tangga, atau dengan kata lain lulusan pendidikan SLTA.
“Dengan usia produktif tersebut diharapkan bisa memacu upaya percepatan kemiskinan, atau angka kemiskinan bisa menurun kalau dia usia produktif,” ujarnya.
Ahmad juga menyebutkan, penananganan kemiskinan di Kota Banjar yang dilakukan melalui kebijakan pemerintah daerahnya dinilai cukup berhasil.
Angka Kemiskinan di Kota Banjar
Hal itu dibuktikan dengan angka kemiskinan yang cenderung menurun andin tahun sebelumnya mencapai 7,06 persen.
Namun, pihaknya menyayangkan, untuk indek kedalaman kemiskinan (P1) dan indek keparahan kemiskinannya (P2) masih tinggi. Data yang ada meliputi PO 5,70 persen, P1 di angka 0,79 persen, dan P2 sebesar 0.19 persen.
Artinya, kebijakan Pemkot Banjar dalam berbagai bantuan diberikan kepada warga miskin dengan level mendekati miskin.
Mestinya menyasar pada warga miskin level sangat miskin, sehingga nantinya akan tetap ada ketimpangan yang jauh jarak antara si miskin dengan si kaya secara ekonominya.
“Dengan begitu, maka prioritas pembangunan untuk kemiskinan di Kota Banjar ini bisa lebih fokus menyasar pada warga miskin dengan level sangat miskin. Termasuk penanganan kemiskinan di daerah ini harus mengacu pada karakteristik tersebut di atas. Kami harapkan nantinya percepatan penurunan kemiskinan bisa lebih baik dan lebih cepat lagi,” katanya.
Lebih lanjut Ahmad mengungkap, angka pengangguran di Kota Banjar sekarang ini atau berdasar Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus 2018 sekitar 5,89 persen.
Angka pengangguran terbuka sebesar itu harus menjadi perhatian dan perlu penanganan serius, karena angkanya masih di atas 5 persen.
“Maka tak berlebihan, seyogyanya untuk menyentuh warga miskin, sekaligus mengajak kesempatan bekerja. Biasanya kesempatan kerja hilang disebabkan mereka yang di usia produktif itu terkalahkan dari pendidikannya yang rendah,” tukasnya.
Oleh karena itu, penting bagi Pemkot Banjar melalui dinas terkait untuk menanggulangi pengangguran dengan memberikan berbagai pelatihan kerja, yang menyasar pada warga miskin usia produktif.
“Terpenting lagi warga usia produktif tersebut semestinya mau berusaha dan mandiri agar mampu menghidupi ekonominya. Jangan selalu mengandalkan uluran tangan bantuan pihak lain atau pihak pemerintah,” pungkas Ahmad. (Nanks/Koran-HR)
