Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Menjelang tatanan normal baru atau new normal, Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Banjar meminta agar pemerintah memperhatikan keberlangsungan pendidikan yang ada di pesantren.
Ketua DPC PKB Kota Banjar, Gun Gun Gunawan Abdul Jawad, menjelaskan, permintaan tersebut seiring dengan banyaknya masukan dari para pengasuh pesantren yang ada di Banjar. Pesantren seperti Ponpes Al Azhar Citangkolo, Al Hilal Langensari, Al Amin Banjar, Fathurrohman Binangun serta lainnya.
Baca juga: Update Corona Kota Banjar 19 Mei; OTG, ODP, Positif Tetap, PDP Bertambah 2 Orang
“Pesantren-pesantren mengharapkan agar kegiatan pendidikan mulai lagi di bulan Syawal 1441 H ini. Tidak hanya itu, para pengasuh juga mendapatkan masukan dari Wali Santri. Mereka menginginkan agar anak mereka masuk ke pesantren lagi,” ujarnya kepada HR Online, Jum’at (29/5/2020).
Gun Gun menambahkan, saat ini keadaan masih belum kondusif lantaran masih adanya penerapan PSBB. Namun, para kiai tidak ingin lembaga pesantren justru menjadi cluster virus corona.
Kembalinya para santri yang saat ini banyak di rumah, kata Gun Gun, dikhawatirkan dapat terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik, seperti media sosial atau kontrol yang kurang maksimal. Maka dari itu, antisipasi agar hal itu tidak terjadi perlu menjadi perhatian bersama.
“Keberadaan pemerintah harus bisa memberikan intervensi dalam masalah ini. Termasuk melakukan langkah-langkah nyata agar pesantren yang memiliki potensi luar biasa itu bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Meski tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi ini,” tuturnya.
Baca Juga: Rapid Test Massal di Kota Banjar, 2 Orang Dinyatakan Reaktif
Menjelang Tatanan Normal Baru Perlu Ada Dorongan Pemerintah
Dalam penerapan protokol kesehatan covid-19 di pesantren, sambung Gun Gun, perlu adanya dorongan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasara kesehatan yang ada.
Seperti halnya Pusat Kesehatan Pesantren atau Puskestren, tenaga medis, MCK yang sesuai standar protokol kesehatan. Alat penyemprotan disinfektan diharapkan agar bisa dibantu pemerintah.
“Dengan adanya berbagai perlengkapan untuk mengetes kesehatan para santri dan kiai tentu perlu adanya sumbangsih pemerintah. Pemerintah dapat melakukan rapid test massal maupun tes swab. Selain itu, perhatian dalam masalah ketahanan pangan juga perlu dibantu selama 14 hari di lingkungan pesantren setelah para santri masuk,” ujarnya.
Dari berbagai permintaan tersebut, lanjut Gun Gun, PKB Kota Banjar bertekad terus memperjuangkan aspirasi pesantren. Kesadaran ini agar pemerintah dapat merealisasikannya, terutama menjelang tatanan normal baru ini. (Muhafid/R6/HR-Online)
