Berita Pangandaran (harapanrakyat.com).- Tahun 2020 ini, Pemkab Pangandaran berhasil menyerap bantuan anggaran untuk perbaikan ratusan rutilahu (rumah tidak layak huni).
Keberhasilan ini merupakan salah satu bentuk perhatian Pemkab kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pangandaran, Darda Kusnendra menuturkan, Pemkab Pangandaran berhasil menyerap bantuan untuk perbaikan 658 rutilahu dari APBN dan APBD Provinsi.
Bantuan 658 unit rumah tersebut disebar di sejumlah kecamatan di Pangandaran berdasarkan kebutuhan.
Kata dia, Kecamatan Pangandaran kebagian 68 unit, bantuan rutilahu tersebut bersumber dari DAK.
“Penyebarannya yakni di Desa Pangandaran 15 unit, Desa Sidomulyo 33 unit dan Desa Sukahurip 20 unit,” ujarnya, Selasa (21/7/2020).
Sementara itu, bantuan perumahan yang sumbernya dari APBD Provinsi Jawa Barat sebanyak 390 unit.
Bantuan rutilahu dari APBD Provinsi tersebut disebar di dua Kecamatan, yakni Cigugur dan Langkaplancar.
Di Kecamatan Cigugur bantuan rutilahu tersebut sebanyak 60 unit hanya diberikan untuk Desa Bunisari.
Sementara di Kecamatan Langkaplancar bantuan itu tersebar di 6 Desa yakni di Desa Bangunkarya 70 unit, Desa Jadimulya 70 unit, Desa Jayasari 70 unit, Desa Langkaplancar 60 unit, Desa Bangunjaya 30 unit dan Desa Karangkamiri 30 unit.
Bantuan Rutilahu dari Program BSPS
Selain itu lanjut Tata, Pemkab Pangandaran juga menyalurkan 200 unit bantuan perumahan dari program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat.
Program BSPS ini disebar di Kecamatan Pangandaran yakni di Desa Wonoharjo dan Babakan masing-masing 50 unit.
Sedangkan di Kecamatan Sidamuluh yakni desa Cikalong dan Desa Cikembulan masing-masing 50 unit.
Ia menjelaskan, bantuan perumahan tersebut dalam bentuk uang yang di transfer ke rekening calon penerima.
“Jumlah bantuan baik dari DAK, APBD Provinsi dan program BSPS yakni Rp.17.500.000,” kata Darda.
Jumlah bantuan senilai Rp.17.500.000 tersebut dialokasikan untuk kebutuhan material senilai Rp 15 juta dan ongkos kerja Rp 2,5 juta.
“Untuk teknis pembangunnya sendiri dibantu swadaya masyarakat,” tandasnya. (Ceng2/R8/HR Online)
.){kind=link}