Bawaslu Apresiasi Pengawasan Pilkada Pangandaran 2020 Meningkat

Pengawasan Pilkada Pangandaran 2020
Ketua Bawaslu Pangandaran, Iwan Yudiawan. Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Bawaslu mengapresiasi partisipasi pengawasan masyarakat dalam Pilkada Pangandaran yang meningkat pada 2020 lalu. Hal itu terlihat dari indikator banyaknya laporan dari masyarakat.

Bawaslu Pangandaran pun menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pasca Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020, bertempat di sebuah hotel di Pangandaran, Jumat (26/3/2021).

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan mengatakan, tiga poin penting dalam evaluasi pada jajaran pengawas ad hoc (Kesbangpol, Dishub, Satpol PP, Camat, Kapolsek, Danramil se Kabupaten Pangandaran, juga KIPP, JPPR, DEEP, KPPDP) dalam rangka pasca pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pangandaran tahun 2020.

“Pertama dalam proses pencegahan harus lebih dioptimalkan lagi, kedua dalam proses Pengawasan pun harus juga sebagai bahan evaluasi. Ketiga dalam penanganan pelanggaran perlu kita tingkatkan dalam pilkada ke depan baik nanti tahun 2022 ataupun 2024,” kata Iwan Yudiawan.

Lebih lanjut Iwan menambahkan, dalam partisipasi masyarakat terhadap Pilkada tahun 2020 meningkat. Termasuk dari sisi pengawasan Pilkada Pangandaran 2020 juga meningkat. Indikator banyaknya laporan bisa menjadi ukuran meningkatnya partisipasi masyarakat.

“Didasari itu sebagai bentuk penjagaan kami baik melalui sosialisasi, koordinasi atau yang lainnya, seperti sosialisasi regulasi aturan main secara utuh diharapkan masyarakat akan memahami regulasi tersebut,” ungkap Iwan.

Iwan berharap ketika masyarakat menemukan sebuah dugaan pelanggaran di lapangan bisa melaporkan ke Bawaslu secara langsung.

“Dari hasil laporan dari masyarakat ada sebanyak 28 laporan dalam Pilkada tahun 2020 lalu, jelas partisipasi masyarakat meningkat dari Pilkada sebelumnya,” kata Iwan.

Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada jajaran pengawas ad hoc. Hal itu untuk memotivasi kedepan untuk lebih giat lagi dalam mengawasi.

“Baik nanti menjadi pengawas penyelenggara lagi atau tidak, minimalnya sudah ada jiwa pengawasan menjadi pengawas partisipatif,” pungkasnya. (Madlani/R7/HR-Online)

Editor: Ndu