Dukung penundaan pemilu oleh Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan atau Zulhas, namun ia juga bilang bahwa penundaan pemilu ini gagal. Sehingga bisa dikatakan bahwa usulan supaya pemilu 2024 ditunda dan mendapat penolakan dari Zulhas justru makin ke sini tidak jelas.
Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Zulhas sendiri adalah salah satu bos parpol yang pernyataannya membuat kaget banyak orang. Pasalnya, Zulhas kabarnya sempat menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen Jakarta sejak 25 Februari.
Baca Juga: Gempa Bumi Sukabumi 5,5 SR Getarannya Sampai Kota Banjar
Turut Dukung Penundaan Pemilu 2024, Akankah Gagal?
Dukungan bagi Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan masa jabatannya akhirnya berhasil muncul. Karena dengan dukungan yang muncul dari Jokpro 2024, menandatangani petisi, serta menyatakan sikap dukung Jokowi tiga periode.
Aksi serentak ini dilakukan di tiga regional yakni Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Pasalnya, aksi dukung tiga periode serta penolakan atas penundaan pemilu 2024 merupakan kegiatan dari Seknas Jokpro 2024.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi yakni Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim sebuah usulan.
Hal ini terkait penundaan pemilu 2024 mendatang yang berasal dari masyarakat. Lantas menyebutkan bahwa ide itu merupakan pendukung Partai Demokrat.
Baca Juga: Video Gurita Viral di Tiktok Menjadi Buruan Netizen, Ini Kronologinya!
Tiga Partai Besar
Kata Luhut bahwa dukung penundaan pemilu 2024 seperti Gerindra, PDIP, juga Demokrat. Karena menurut Luhut, seharusnya partai politik dapat menangkap aspirasi dari para pendukung atau pemilihnya sendiri.
Hal ini lantaran merekalah yang akan memilih. Mereka juga yang menginginkan pemilu 2024 nanti ditunda.
Sementara itu, data-data menurut Luhut juga berasal dari big data yang memuat sebuah aspirasi masyarakat di medsos.
Ia kembali mengklaim bahwa ada sebanyak 110 juta jiwa atau orang yang sudah terlibat dalam pembicaraan penundaan pemilu serentak.
Selanjutnya Luhut juga mengakui bahwa pihaknya merekam alasan masyarakat dalam pendukungan penundaan pemilu 2024 itu.
Baca Juga: Kasus Moge Maut, Kapolres Ciamis: Meski Islah, Proses Hukum Berjalan
Data Dukungan Penundaan Pemilu
Syarief Hasan sebagai Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat juga mempertanyakan klaim data dukung penundaan pemilu 2024. Karena dalam data tersebut juga berbeda dengan aspirasi masyarakat.
Menurut Syarief Hasan, klaiman dukungan penundaan pemilu juga harus terbuka kepada masyarakat. Ia kembali melanjutkan bahwa hasil survei yang menggunakan metode ilmiah akan menunjukkan perbedaan sepihak dari Menko Marves.
Secara pisah, Lembaga Survei Nasional juga rilis data sejak hari Kamis, 3 Maret lalu. Kemudian menyebutkan ada sebanyak 68,1% responden yang menolak usulan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan seorang presiden.
Karena dari hasil survei oleh Lembaga Y-Publica merilis sebanyak 81,5% menginginkan pemilu berjalan sesuai dengan jadwal. Tidak hanya itu saja, melainkan anggota majelis tinggi Partai Demokrat sepertinya juga menolak tegas dengan tidak dukung penundaan pemilu 2024 mendatang. (R10/HR-Online)
