Sejarah politik dinasti ternyata sudah ada sejak masa pendudukan Belanda. Sejarah Indonesia mencatat, bukan kali ini isu politik dinasti santer terdengar.
Saat ini isu terkait politik dinasti menjadi perbincangan di kalangan Masyarakat. Salah satu penyebabnya mengenai pencalonan Gibran Rakabumi Raka yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Apalagi mengingat pencalonan Gibran Rangkabumi dianggap kental dengan unsur KKN yang dilakukan oleh Anwar Usman yang merupakan Ketua MK sekaligus paman dari Gibran Rangkabumi sendiri.
Namun, kisah mengenai politik dinasti sebenarnya tidak hanya terjadi dalam kasus pencalonan Gibran Rakabumi saja, melainkan sudah sejak masa-masa pendudukan Belanda
Tak hanya itu, kasus ini juga sebenarnya hanyalah titik kecil dari kasus-kasus politik dinasti yang ada di Indonesia.
Baca Juga: Sejarah Hari Parlemen Indonesia, Berawal dari Pembentukan KNIP
Sejarah Politik Dinasti Masa Pendudukan Belanda
Praktik politik dinasti sebenarnya merupakan salah satu warisan kolonial yang sangat kental di Indonesia. Warisan ini pun sudah terjadi sejak masa-masa pendudukan VOC di Indonesia.
VOC memang menjadikan sistem politik dinasti ini untuk mengontrol para pemimpin pribumi setempat. Praktik politik dinasti ini pun terbilang cukup efektif untuk menguasai pribumi waktu itu.
Heather Sutherland dalam “Politik Dinasti Keluarga Elite Jawa Abad XV-XX” (2021), salah satu kasus yang terjadi ketika itu adalah di Banten. Kesultanan Banten waktu itu tidak ingin bekerja sama dengan VOC. Alhasil Kesultanan Banten yang waktu itu dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa dikudeta oleh Sultan Haji yang bekerjasama dengan Belanda.
Sejak masa pendudukan Sultan Haji inilah Kesultanan Banten sudah di bawah pengaruh dari VOC. Pemilihan kepemimpinan tersebut pun dilakukan dengan melihat apakah seorang tokoh itu cenderung mendukung VOC atau sebaliknya.
Ketika pemilihan pemimpin inilah, untuk seterusnya kursi kepemimpinan akan dikendalikan langsung oleh orang-orang Belanda.
Intervensi Belanda yang Merugikan
Intervensi yang dilakukan oleh VOC dan Belanda ini sangatlah merugikan. Para pejabat pribumi yang telah dibelenggu oleh Belanda membuat mereka harus tunduk dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Tak jarang pula kebijakan yang dikeluarkan membuat rakyat menjadi sengsara.
Pejabat pribumi yang ditunjuk ini pun dipastikan tidak akan berani untuk melawan. Karena ketika mereka melakukan perlawanan, akan sangat mudah sekali VOC maupun Pemerintah Belanda waktu itu menggantikan kepemimpinan di daerah tersebut.
Para pejabat pribumi yang tunduk dan menunjukkan loyalitasnya bisa dipastikan bahwa anak dan cucunya kelak dapat menduduki kursi kepemimpinan ini.
Baca Juga: Sejarah 19 Oktober 1999, Timor Timur Lepas dari Indonesia
Tak hanya itu, bagi mereka yang bersedia mengabdi pada orang-orang Belanda, maka mereka akan mendapatkan keuntungan materi hingga pendidikan modern.
Intervensi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda ini sebenarnya tak hanya terjadi dalam kasus Kesultanan Banten, melainkan juga pernah terjadi pada Kesultanan Yogyakarta.
Intervensi Belanda yang dianggap berlebihan inilah yang memicu terjadinya Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro melawan Belanda yang dipimpin Jenderal De Kock.
Perang Jawa ini menimbulkan korban yang tidak sedikit dan menyebabkan Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar.
Kesewenang-wenangan Belanda inilah yang menjadi dampak buruk dari sistem politik dinasti. Setiap pemimpin yang lahir dari sistem ini akan membuat mudah bagi pihak yang berkuasa untuk menentukan kebijakan.
Sejarah Politik Dinasti pada Masa Orde Baru
Ketika Indonesia merdeka politik dinasti tumbuh semakin subur. Salah satu periode yang kental dengan politik dinasti adalah periode orde baru.
Ketika masa orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, salah satu kebijakan yang cukup kontroversi waktu itu adalah ketika Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) menjadi seorang anggota MPR.
Tak hanya itu Tutut juga kemudian ditunjuk sebagai Menteri Sosial ke 23 oleh ayahnya sendiri yaitu, Presiden Soeharto. Kebijakan ini pun mendapatkan kritikan dan berbuah tuntutan reformasi.
Presiden Soeharto pun sering menempatkan kepala daerah yang berasal dari orang-orang terdekatnya.
Kebijakan ini seringkali mendapatkan kritikan dari banyak pihak. Apalagi penempatan itu biasanya diberikan kepada mereka yang berstatus ABRI.
Penunjukkan yang dilakukan langsung oleh presiden ini memicu penyelewengan jabatan. Alhasil kebijakan-kebijakan yang dibuat akan menguntungkan salah satu pihak saja.
Turut campurnya Keluarga Cendana dalam berpolitik di Indonesia ini membuat banyak kebijakan-kebijakan yang akhirnya melahirkan praktik KKN.
Kekuasaan pada masa ini pun cenderung bersifat sentralistik. Oleh karena itulah Presiden Soeharto mengandalkan saran orang-orang terdekatnya, termasuk keluarganya.
Tak hanya itu, dominasi Golkar dalam perpolitikan membuat peran dari para wakil rakyat di DPR seolah-olah tak ada. Struktur politik dinasti ini sebenarnya membuat banyak ahli terkejut ketika keruntuhannya.
Gerry Van Klinken dan Henk Schulte Nordholt dalam, “Politik Lokal Di Indonesia” (2014), kejatuhan mendadak negara orde baru yang kuat itu pada tahun 1998 merupakan kebutuhan bagi banyak pengamat professional Indonesia.
Apa yang dulu tampak sebagai rezim yang solid dan tak tergoyahkan ternyata merupakan negara yang rapuh, ketika politik identitas etnis, keagamaan dan kedaerahan menjadi lebih dominan.
Baca Juga: Sejarah Pasar Tanah Abang, Primadona Masyarakat yang Kini Meredup
Politik Dinasti Era Reformasi
Sejarah politik dinasti pada era reformasi cukup berbeda dibanding dengan zaman Belanda dan era orde baru.
Praktik politik dinasti tidak terjadi pada kalangan kerajaan, atau hanya terpusat di pusat pemerintahan, melainkan menyebar ke daerah-daerah.
Politik dinasti terjadi terutama pada kalangan pejabat-pejabat daerah. Praktik ini dilakukan dengan cara memberikan jabatan di pemerintahan daerah kepada kerabat hingga keluarga dekat.
Suburnya praktik politik dinasti membuat di era reformasi berjalan semakin masif ketimbang orde baru.
Salah satu contoh praktik politik dinasti yang terkena di era reformasi adalah politik dinasti yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah Banten oleh Dinasti Chasan Sochib (Kelompok Rau). Beberapa jabatan penting yang dipegang waktu itu seperti:
1. Ratu Atut Chosiyah (anak) menjadi Gubernur Banten dua periode (2007-2013).
2. Ratu Tatu Chasanah (anak) menjadi Wakil Bupati Serang selama dua periode (2010-2015 dan 2016-2020)
3. Airin Rachmi Diany (menantu) menjadi Walikota Tangerang Selatan selama dua periode, (2011-2020).
4. Andika Hazrumy (cucu) menjadi anggota DPD RI dari Provinsi Banten periode 2009-2014, anggota DPR RI Dapil I Banten periode 2014-2016 dan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022
5. Andiara Aprilia Hikmat (cucu) menjadi anggota DPD RI dari Banten periode 2014-2019;
6. Tubagus Khaerul Jaman (anak) menjadi Walikota Serang periode 2013-2018
7. Heryani Yuhana (istri ke-5) menjadi anggota DPRD Pandeglang periode 2009-2011
8. Ratna Komalasari (istri ke-6) menjadi anggota DPRD Kota Serang periode 2009-2013;
9. Ratu Ella Nurlaella (keponakan) menjadi anggota DPRD Prov Banten periode 2009-2019
10. Ade Rossi Khaerunnisa (cucu menantu) sebagai DPRD Kota Serang periode 2009-2014 dan DPRD Provinsi Banten periode 2014-2019
11. Tanto Warsono Arban (cucu menantu) sebagai DPRD Provinsi Banten periode 2014-2015
12. Aden Abdul Khaliq (menantu) sebagai anggota DPRD Provinsi Banten (2009-2012).
Politik Dinasti di Maluku Utara
Dafrin Muksin dkk, dalam “Praktik Dinasti Politik Di Aras Lokal Pasca Reformasi: Studi Studi Kasus Abdul Gani Kasuba Dan Ahmad Hidayat Mus Pada Pilkada Provinsi Maluku Utara” (2019), praktik politik dinasti juga pernah dilakukan oleh Ahmad Hidayat Mus dan Abdul Gani Kasuba dalam kontestasi Pilkada Maluku Utara.
Kontestasi politik di Maluku Utara ini menunjukkan bahwa praktik politik dinasti ini didukung oleh modalitas yang kuat berupa modalitas ekonomi, politik, sosial, dan kultural. Praktik perpolitikan dinasti ini juga melakukan dominasi atau kontrol terhadap partai politik dalam melakukan rekrutmen anggota atau kandidat yang akan melakukan kontestasi dalam pemilihan kepala daerah.
Berkaca dari kasus-kasus yang terjadi sekian lama ini memberikan gambaran bagaimana praktik politik dinasti sebenarnya terjadi dari waktu ke waktu.
Hanya saja dalam praktik terjadinya perubahan tokoh yang melakukannya. Dari sisi dampak, tentu pelaksanaan politik dinasti ini memberikan dampak yang tidak sedikit.
Hak-hak masyarakat yang seharusnya didapat menjadi terhenti bahkan tak jarang pula justru menimbulkan praktik KKN yang lebih parah.
Praktik politik dinasti inilah yang disoroti banyak pihak ketika pencalonan Gibran Rangkabumi sebagai cawapres Prabowo. Apakah betul pencalonan ini dilakukan demi kemajuan bangsa atau justru untuk melanjutkan misi politik dinasti yang baru? (Azi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
