harapanrakyat.com,- Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, melaksanakan Bimtek Stranas BHAM dan Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA.
Baca Juga: Kemenkumham Jabar Sosialisasikan Fasilitasi HKI untuk UMKM Kabupaten Bandung
Bimbingan Teknis Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang dilaksanakan Kemenkumham Jabar ini bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Barat, Rabu (18/09/24), di Ruang Rapat KADIN Jawa Barat.
Bimtek tersebut dihadiri Ketua KADIN Jawa Barat Cucu Sutara, Kepala Subbidang Pemajuan HAM Yuniarti Kurniasari, dan Suherman yang mewakili Sekretariat Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Jabar. Sedangkan narasumbernya Ditjen HAM Ichwan Milono.
Pemerintah sangat berharap kepada pelaku usaha terkait kebijakan mengenai menghormati HAM untuk mencegah litigasi dan mempertanggungjawabkan.
Gugus tugas diharapkan membantu proses bisnis dalam keberlangsungan perekonomian Jawa Barat agar lebih baik. Oleh karena itu, para pelaku usaha melalui Aplikasi Prisma dapat memajukan HAM pada sektor bisnis dengan kerjasama pelaku usaha.
Bisnis dan HAM memiliki tiga unsur, yakni negara, perusahaan, dan masyarakat. Pemerintah berusaha agar bisnis dan HAM ini berkaitan dengan masyarakat.
Prisma merupakan aplikasi mandiri yang dirancang pemerintah, dimana perusahaan bisa melihat apakah dalam perusahaan itu terdapat pelanggaran HAM. Atau memiliki potensi tersebut dengan indikator-indikator yang ada.
Bimtek Stranas BHAM melalui PRISMA, Bantu Sektor Bisnis dan HAM
Sedangkan yang menjadi dasar hukumnya PP No. 60 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, aplikasi Prisma ini merupakan tools yang dibuat pemerintah untuk membantu sektor bisnis dan HAM.
Ketika perusahaan menggunakan aplikasi Prisma dan menemukan ada indikasi pelanggaran HAM, maka pemerintah dapat membantu agar masyarakat aware mengenai hal tersebut.
Jika ekspansi ke Eropa, maka dengan memiliki aplikasi Prisma ini dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan mengenai HAM.
Baca Juga: Lakukan Penipuan Trading Forex dan Investasi Bodong, Kemenkumham Jabar Deportasi 1 WNA Asal Nigeria
Pada saat ini Prisma masih fokus pada perusahaan besar yang memiliki impact besar kepada masyarakat. Perusahaan yang sudah menggunakan Prisma salah satunya PT Pertamina.
Aplikasi Prisma memiliki 130 item dengan 12 indikator utama. Beberapa contohnya seperti CSR, mekanisme pengaduan HAM dalam perusahaan.
Memiliki komitmen terhadap HAM, apakah perusahaan tersebut memiliki indikator dalam hal tersebut, atau ingin menegakan HAM dalam perusahaannya.
12 Indikator Tertinggi Perusahaan
Perusahaan-perusahaan lapangan yang memiliki 12 indikator memiliki indikator tertinggi, seperti kondisi kerja bagaimana resiko dan suasananya seperti perusahaan tambang.
Kemudian, privacy merupakan faktor yang penting pula. Apakah perusahaan memberikan ruang privasi untuk menyusui yang menghormati HAM, dan apakah perusahaan memberikan kesempatan pada karyawannya dalam serikat pekerja.
Selain itu, perusahaan juga tidak boleh mendiskriminasi, seperti sara dan perlakuan berbeda kepada perempuan atau disabilitas.
Kemudian lingkungan, ini juga memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan pelanggaran terhadap lingkungannya, seperti pencemaran lingkungan.
Baca Juga: Kemenkumham Jabar Bahas Raperwal Kota Bekasi tentang PBJT
Lalu, bagaimana perusahaan berhubungan dengan masyarakat adat yang bersentuhan dengan masyarakat adatnya. Apakah terdapat konflik agraria, yang mana sengketa tanah ini memiliki resiko paling tinggi dalam hubungan perusahaan dengan masyarakat adat.
Selain itu, apakah perusahaan tersebut membuat hubungan baik terhadap masyarakat sekitar. Perusahaan memiliki tempat pengaduan atau website untuk pengaduan, sehingga para pengadu tidak akan mendapat teror.
Nilai dari website Prisma yang memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait kebijakan HAM dalam perusahaan tersebut. Yang mana semua indikator memiliki bocoran dalam pertanyaan di websitenya.
Indikator kuning mengartikan membutuhkan perhatian, dan indikator merah membutuhkan perhatian khusus, yang nantinya pemerintah dapat memberikan solusinya.
Perusahaan dapat melakukan simulasi tersebut untuk mengetahui indikator yang sebelumnya dapat didiskusikan oleh rekan kantor.
Kedepan diharapkan perusahaan-perusahaan yang memiliki indikator hijau atau bagus dapat membantu ekspansi ke negara lain. Tanpa adanya masalah yang akan membuat masa depan perusahaan tersebut lebih baik. Terlebih dengan adanya sertifikat yang diberikan.
Tujuan Bimtek
Aplikasi Prisma ini bersifat mengajak masyarakat dan perusahaan untuk aware, yang mana data ini belum memiliki sanksi apapun untuk diberikan.
Adapun tujuan dari Bimtek Stranas BHAM ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang tanggung jawab dalam menghormati HAM.
Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM. Serta mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan strategi Stranas Bisnis dan HAM di Jawa Barat.
Baca Juga: Kemenkumham Jabar Jadi Kanwil dengan Pelamar CPNS Terbanyak se-Indonesia
Selain itu, juga bertujuan untuk mendampingi pelaku usaha dalam pelaksanaan uji tuntas HAM melalui pengisian Aplikasi Prisma. Meningkatkan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya bersama untuk memajukan HAM dalam sektor bisnis. (Eva/R3/HR-Online/Editor: Eva)
