harapanrakyat.com – Ketua Apindo Jawa Barat Ning Wahyu Astutik turut menyikapi maraknya gangguan ormas terhadap dunia usaha belakangan ini. Menurutnya, hal tersebut lantaran adanya kecemburuan sosial.
Baca Juga : Realisasi Investasi Tertinggi di Indonesia, Apindo Dorong Kemudahan dan Percepatan Izin Usaha di Jawa Barat
Menutur Ning, dengan rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja dari daerah sekitar, namun banyak pekerja justru berasal dari luar daerah. Kondisi tersebut, kata ia, terjadi karena ketidaksesuaian kualifikasi tenaga kerja dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan. Padahal, para pengusaha sebenarnya lebih memilih untuk mengutamakan pekerja yang berdomisili di sekitar lokasi perusahaan.
“Pengusaha cenderung lebih memilih bekerjasama dengan mitra yang sudah memiliki kualitas terjamin. Karena masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap persyaratan perusahaan dan standar yang ditetapkan oleh buyer. Serta kurangnya kesiapan masyarakat untuk menjadi mitra bisnis perusahaan,” ungkapnya di Kota Bandung, Rabu (19/2/2025).
Selain itu, ia menerangkan gangguan dari ormas juga terus terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Terlebih, ketidaktegasan dalam menangani gangguan ini, semakin memperburuk kondisi dunia usaha serta dapat menurunkan kepercayaan para investor.
Gangguan Ormas Terjadi Juga di Luar Kawasan Industri
Lebih jauh, gangguan oleh ormas tidak hanya terjadi di kawasan industri, tetapi juga di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di luar kawasan industri. Gangguan tersebut, dapat berupa pemaksaan penggunaan material bangunan dari kelompok tertentu. Kemudian intervensi dalam proses penerimaan karyawan, serta pemaksaan dalam pengadaan katering atau barang lainnya.
Baca Juga : Apindo Jawa Barat Kolaborasi dengan UPI, Tingkatkan Serapan Lulusan di Dunia Kerja
“Juga terdapat juga pemaksaan dalam pengelolaan limbah, pungutan uang keamanan, yang bahkan berlaku untuk kendaraan logistik yang keluar masuk area industri. Termasuk pemblokiran akses menuju perusahaan atau kawasan industri,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlangsungan perusahaan di sekitar mereka. Hal itu untuk menghindari masalah di lapangan yang terkadang bisa berlarut-larut.
“Perusahaan-perusahaan ini merupakan sumber penghidupan bagi ratusan hingga ribuan keluarga. Pembinaan dan pelatihan juga perlu diiringi dengan penegakan hukum yang tegas, agar menciptakan efek jera dan menghilangkan gangguan dari ormas dalam jangka panjang,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)
