harapanrakyat.com,- Di tengah semilir angin di kawasan Geoteater Rancakalong, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir memilih pendekatan tak biasa untuk merapatkan barisan. Alih-alih ruang rapat ber-AC, Bupati Dony mengajak jajaran kepala SKPD duduk melingkar di Geoteater Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, untuk ngobrol dan berdiskusi santai, Minggu (5/10/2025).
Baca Juga: Dorong Pariwisata dan Perkebunan, Pemkab Sumedang Perluas Jalan Menuju Geoteater Rancakalong
Bukan sekadar kumpul-kumpul. Pertemuan ini jadi ajang pembahasan menjelang kedatangan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Kunjungan Menteri PKP dan Gubernur Jabar ini, rencananya datang ke Sumedang pada 29 Oktober 2025 mendatang.
Bupati Dony mengungkapkan, alasan ngobrol dan diskusi santai, karena ingin suasana yang segar, dan jauh dari kesan kaku.
“Jadi diskusi di tempat seperti ini, bisa lebih jernih serta fokus samakan langkah,” ungkapnya, Minggu (5/10/2025).
Didampingi Sekda Tuti Ruswati, Bupati membahas sejumlah agenda prioritas. Termasuk persiapan teknis dan substansi kunjungan dua pejabat penting itu, yang akan membawa sejumlah program strategis untuk mendorong pembangunan kawasan di Sumedang.
Namun, saat Bupati Sumedang ngobrol dan diskusi santai ini, tak melulu soal tamu besar. Lebih dari itu, jadi ajang evaluasi kinerja lintas SKPD.
Terlihat dengan gaya komunikasi yang lebih terbuka, Bupati ingin mendorong lahirnya ide-ide segar. Selain itu, pendekatan komunikasi yang lebih terbuka dan kreatif ini mampu meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi.
“Terpenting itu tah cuma rapatnya. Namun bagaimana semangat kolaborasi dan ide-ide besar itu bisa lahir dari ruang terbuka seperti ini,” tambahnya.
Baca Juga: Sumedang Siap Jadi Pelopor Energi Baru Terbarukan, Bupati Dony Ajak Mahasiswa Terlibat Langsung
Pemkab Sumedang sendiri tengah mengakselerasi transformasi pemerintahan menuju sistem yang lebih responsif, adaptif, dan inovatif.
Format Bupati Sumedang “ngobrol santai tapi produktif” ini, diyakini jadi salah satu cara menjembatani koordinasi antar dinas agar tidak terjebak rutinitas formal semata. (Aang/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
