harapanrakyat.com,- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Maulana Yusuf Erwinsyah menyoroti gebrakan pemerintah baru di dunia pendidikan yang akan berlangsung di tahun 2025.
Maulana Yusuf mengatakan, pihaknya mengharapkan gebrakan ini bisa membawa dampak positif dari sisi kualitas. Hal ini sebagaimana janji kampanye presiden tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pengalokasian anggarannya masuk ke dalam anggaran pendidikan.
Bahkan, kata Maulana yang juga anggota Komisi V DPRD Provinsi Jabar, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menganggarkan untuk terealisasinya program MBG sebesar satu triliun rupiah dari anggaran pendidikan.
Jika melihat sasaran penerima manfaat program MBG ini, sambungnya, bukan hanya untuk para siswa saja. Namun ada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan anak sekolah PAUD.
“Maka kemanfaatannya bukan hanya sekadar di dunia pendidikan saja. Akan tetapi dunia usaha lokal yang akan terkena dampak manfaat, khususnya pengusaha penyedia makanan dan jasa pengiriman,” katanya, Minggu (29/12/24).
Gebrakan Pemerintah Baru di Dunia Pendidikan
Kemudian, pihaknya juga menyoroti pernyataan Presiden mengenai kenaikan Tunjangan Guru, baik guru ASN sebesar satu kali tunjangan, maupun non ASN seperti PPPK dan Honorer (yang telah tersertifikasi) sebesar lima ratus ribu rupiah.
Di tengah berkecamuknya banyak tafsiran terkait pelaksanaan kenaikan tunjangan guru ini, pihaknya berharap dapat terwujud sesuai janji.
“Apalagi ini tentu saja akan berdampak pada kesejahteraan para Guru dan semoga berdampak positif pada kualitas pendidikan ke depan,” imbuhnya.
Baca juga: Anggota DPRD Provinsi Jabar H Maulana Yusuf Dorong Pembentukan Perda Perlindungan Anak Yatim Piatu
Menyikapi pernyataan terbaru Sesditjen Paud Dikdasmen-Kemendikdasmen beberapa saat lalu terkait Dana BOSP anggaran tahun 2025 yang akan cair lebih cepat di awal tahun 2025, tentu akan ada berbagai cerita di dalamnya, baik hal positif maupun negatif.
Terlebih Program BOSP ini adalah program yang telah berjalan selama hampir tujuh tahun.
Untuk meminimalisir hal negatif tersebut, atas dasar rangkuman hasil kunjungan ke beberapa satuan pendidikan, pihaknya mendorong agar ada kesiapan satuan pendidikan dalam menganggarkan dan memanfaatkan dana BOSP ini.
“Terutama dalam hal perencanaan anggaran, kita harap pihak satuan pendidikan dapat terbuka serta melibatkan seluruh stakeholder komite, orangtua atau wali murid, dan peserta didik. Hal ini agar penggunaan anggaran BOSP tersebut bukan hanya memikirkan kebutuhan sebagian pihak saja. Namun seluruhnya, termasuk juga kebutuhan peserta didik,” jelasnya.
Dengan cara keterbukaan tersebut, ia yakin bakal mampu menghalau banyak oknum yang mendatangi pihak sekolah setelah adanya pencairan dana BOSP.
“Semoga, melalui gebrakan di dunia pendidikan ini pemerintahan pada tahun 2025 ini mendorong dunia pendidikan kita semakin membaik, terciptanya kualitas sumber daya manusia yang siap bersaing serta terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang,” pungkasnya. (Muhafid/R6/HR-Online)
