Ini Sebab KPUD Pangandaran Dilaporkan ke Bawaslu dan KPK

Kantor Bawaslu. Foto: Ist/Net

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Ketua Tim Kuasa Pendamping FPM (Forum Pangandaran Menggugat) dari LBH LSM GMBI, Moch. Fauzan, ketika dihubungi HR Online, via telepon selulernya, Minggu (20/12/2015) malam,  menegaskan, pihaknya akan melaporkan KPUD Pangandaran ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara pengaduan yang dilaporkan ke Bawaslu akan ditembuskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Menurutnya, pihaknya sudah mengumpulkan berbagai dugaan pelanggaran yang akan dijadikan alat bukti ke lembaga Negara tersebut. Saat berada di Bawaslu, kata Fauzan, pihaknya akan melaporkan soal keabsahan KPUD Pangandaran sebagai penyelanggara Pilkada Pangandaran. [Berita terkait: KPUD Pangandaran Dilaporkan ke Bawaslu dan KPK]

“Seperti yang kami sampaikan saat audensi kemarin bahwa KPUD Pangandaran tidak melaksanakan pasal 13, 14, 15 Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang,” terangnya.

Artinya, lanjut dia, KPUD Pangandaran tidak pernah melaksanakan tahapan Pilkada yang diamanatkan dalam pasal-pasal tersebut. Karena KPUD Pangandaran hanya melanjutkan tahapan yang sebelumnya dilakukan oleh KPUD Ciamis. “Nah, dengan adanya pergantian komisoner KPUD ini kami nilai cacat hukum. Karena hal itu tidak diatur dalam undang-undang,” terangnya.

Dengan begitu, kata Fauzan, pihaknya akan meminta kepada Bawaslu agar seluruh proses dan tahapan Pilkada Pangandaran diulang dan menggugurkan seluruh tahapan yang sudah ditempuh. “Sementara ke DKPP dan KPU kami hanya menyerahkan tembusan pengaduan yang disampaikan ke Bawaslu. Sedangkan ke KPK, kami akan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di KPUD Pangandaran,” tegasnya.

Menurut Fauzan, dugaan korupsi yang dimaksud, yakni pada nota perjanjian dana hibah Pilkada antara Pemkab Pangandaran dengan KPUD Ciamis. Pihaknya, terang dia, menilai bahwa nota perjanjian tersebut tidak diatur dalam Undang-undang. Selain itu, KPUD Ciamis pun tidak memiliki payung hukum sebagai penyelanggara Pilkada Pangandaran.

“Setelah kami mengkaji peraturan perundang-undangan, bahwa penyelenggara Pilkada harus dilakukan oleh KPUD setempat atau sesuai dengan domisili. Artinya, KPUD Ciamis tidak berhak menjadi penyelenggara Pilkada yang mendapat dana hibah dari Pemkab Pangandaran, “ujarnya.

Selain itu, Fauzan membeberkan, saat pelimpahan kewenangan penyelenggara Pilkada dari KPUD Ciamis ke KPUD Pangandaran terjadi penyerahan sisa anggaran Pilkada yang dituangkan dalam berita acara nota kesepakatan. Menurutnya, dalam peraturan perundang-undangan, tidak diatur adanya pelimpahan penyelenggara Pilkada. Seharusnya penyelanggara yang memulai tahapan harus menyelesaikan hingga tuntas.

“Dalam berkas nota kesepakatan penyerahan sisa anggaran dari KPUD Ciamis ke KPUD Pangandaran pun tidak tertera tandatangan Sekretaris KPUD Pangandaran. Padahal, posisi Sekretaris KPUD sebagai Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) dana hibah Pilkada. Jika ditelaah dari rangkaian dan proses tersebut, kami menilai terdapat kerugian Negara. Dan hal itu akan kami laporkan ke KPK,” ungkapnya.

Fauzan pun menambahkan dalam nota kesepakatan tersebut terdapat bunyi klausul yang menyebutkan bahwa KPUD Pangandaran dengan KPUD Ciamis siap bertanggungjawab atas terjadinya pelimpahan sisa anggaran Pilkada.

“Dalam klausul itu kedua KPUD menyatakan bahwa mereka bertanggungjawab soal pelimpahan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal, soal pelimpahan itu tidak diatur dalam perundang-undangan. Dengan begitu, kami meyakini bahwa nota kesepakatan itu sudah melanggar peraturan perundang-undangan,” ungkapnya. (Ntang/R2/HR-Online)