Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Kendaraan dinas kini kerap digunakan oleh sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kota Banjar untuk kepentingan pribadi. Seperti digunakan piknik, mengantar anak jalan-jalan, atau kepentingan-kepentingan keluarga lainnya.
Bahkan lebih parah lagi, ada pula sepeda motor dinas yang diganti plat nomornya menggunakan plat hitam dan dipakai jalan-jalan saat malam Minggu oleh anak si pejabat tersebut.
Dengan demikian, tidak usah menunggu saat Lebaran, di hari-hari biasa pun masih banyak pejabat yang menggunakan kendaraan dinas, baik mobil maupun sepeda motor bagi kepentingan pribadi. Padahal, kendaraan dinas seharusnya digunakan untuk kepentingan dinas, sehingga hal tersebut mendapat sorotan dari masyarakat.
Baca juga: Beli Motor untuk Kadus, Pemdes Neglasari Banjar Lelang Yaris
Seperti diungkapkan Suharno (36), salah seorang warga Banjar, kepada Koran HR, pekan lalu. Menurut dia, mungkin para pejabat tersebut merasa mobil dinas itu hak milik pribadinya. Namun jika mereka sadar, bahwa kendaraan dinas dibeli dari uang rakyat yang dibayarkan melalui pajak.
“Ini memang sudah membudaya. Harusnya mereka malu karena telah melanggar etika profesi seorang pejabat, terlebih bagi mereka yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya,” ujar Suharno.
Pendapat serupa dikatakan salah seorang aktivis mahasiswa Kota Banjar, Husni Mubarok. Menurut dia, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi merupakan sikap mengabaikan hukum.
“Pejabat adalah pelayan publik. Dalam hal ini, bagaimana mereka bisa memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat, sedangkan dirinya pun masih mengabaikan aturan,” katanya.
Untuk itu, dirinya berharap Pemkot Banjar bisa secepatnya mengambil langkah konkrit supaya hal-hal seperti itu tidak terus berulang. Dia pun meminta kepada Walikota Banjar untuk menertibkan penggunaan kendaraan dinas, baik mobil maupun sepeda motor, disesuaikan dengan fungsinya.
Menanggapi permasalahan tersebut, Wakil Walikota Banjar, drg. H. Darmadji Prawirasetia, M.Kes., ketika dikonfirmasi HR via ponselnya, menegaskan, bahwa pejabat menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi diperbolehkan, asal dipakai oleh si pejabat yang bersangkutan, atau pemegang kendaraan. Karena, pejabat tersebut yang bertanggungjawab atas kendaraan dinas itu.
“Selama itu dipakai hal positif, menurut saya sah-sah saja, asalkan dipakai oleh si pejabat yang bersangkutan. Yang tidak boleh adalah kendaraan dinas itu dipinjamkan kepada orang lain,” tegas Darmadji. (Hermanto/Koran-HR)
