Diharuskan Minta Maaf Terkait Pernyataan Oknum ASN Pungut Rp 1 Juta, Ini Tanggapan Asep Davi

Asep Davi
Asep Davi, menyebut ada oknum ASN Kecamatan Banjarsari yang meminta Rp 1 juta per desa. Foto: Dokpri.

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),– Ketua Korpri Kecamatan Banjarsari meminta Asep Davi meminta maaf lantaran sudah menyebut ada oknum ASN Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang meminta iuran Rp 1 juta per desa untuk penanganan Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Asep Davi berbalik menanyakan dirinya mesti meminta maaf kepada siapa. Lantaran Davi mengaku dirinya berbicara terkait oknum ASN Kecamatan, bukan ASN secara keseluruhan.

“Minta maaf ke siapa Ang? Saya berbicara oknum ASN kecamatan yang terkait dengan penanganan tanggap darurat Covid-19 khususnya diwilayah Kecamatan Banjarsari, bukan ASN secara kelembagaan, itu kan bahasa Pak Sekmat,” katanya saat dihubungi HR Online, Senin (6/4/2020).

Namun, menurutnya jika sebutan oknum ASN juga dianggap salah maka dirinya meminta maaf. Dia juga meminta agar pernyataannya tidak dipelintir seolah ditujukan kepada seluruh ASN.

“Adapun tentang pernyataan oknum ASN kalau itu dianggap salah, saya minta maaf, oknum ASN yang saya maksud adalah ASN dalam lingkup pegawai kecamatan khususnya Kecamatan Banjarsari yang terkait dengan tugas penanganan Covid-19, jadi jangan dipelintir ke wilayah ASN secara keseluruhan,” ungkapnya.

Selain itu, dia menambahkan, jika pernyataannya melanggar hukum, maka ada prosedur hukum yang bisa ditempuh.

“Kalau memang itu dianggap melanggar hukum, kan jelas prosedurnya, dan ingat saya juga punya hak untuk membawa masalah ini ke ranah hukum,” katanya.

Baca Juga: Tanggapan Ketua Korpri Banjarsari Ciamis, Terkait Oknum ASN Pungut 1 Juta Per Desa

Davi juga meminta agar pernyataannya itu disimak lebih cermat. Dia mengaku sangat mengapresiasi adanya tim gugus penanganan Covid-19 sampai tingkat kecamatan.

“Statemen saya tentang penanganan ovid-19 oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Gugus sampai tingkat kecamatan, yang didalamnya tentu banyak pihak termasuk para relawan yang ikut berpatisipasi, semua itu sangat saya apresiasi,” katanya.

Sementara, lanjut Davi, permasalahan muncul ketika ada penarikan uang sebesar Rp 1 juta ke setiap desa.

“Awal dari permasalahan adalah tentang adanya penarikan uang sebesar satu juta ke tiap Desa. Padahal Pemda telah menganggarkan untuk penanganan tanggap darurat Covid-19,” ucap Davi.

Davi juga menambahkan, berdasarkan informasi yang didapatnya, pemerintah pusat secara nasional menggelontorkan dana untuk penanganan wabah Corona Covid-19 sebesar Rp 405 Trilyun.

“Sementara Pemda mencanangkan sebesar Rp 12 miliar secara keseluruhan dan tahap awal menganggarkan sebesar Rp 8 miliar. Malah kalau kurang, DPRD akan menambah Rp 1 miliar dari pos belanja Dewan, dan itu bukti keseriusan dari pemerintah,” katanya.

Apabila Sekmat menyebutkan bantuan dari pemerintah belum jelas, lanjut Davi, maka ini menjadi pertanyaan besar.

“Tidak percayakah terhadap atasan atau apa, saya tidak paham. Lantas hal ini kenapa harus membebani lagi ke Desa, sementara d Kecamatan Rancah juga Tim Gugus berjalan tanpa minta bantuan lagi ke desa-desa,” tegasnya.

Davi menambahkan, sepengetahuan dirinya, desa-desa dengan swadaya melakukan penyemprotan disinsfektan di wilayah masing-masing.

“Artinya desa juga punya beban dan tanggung jawab untuk menghadapi wabah ini, jangan lantas malah dibebani juga dengan program yang menjadi tanggung jawab Pemda,” tambahnya.

Menurut Davi, langkah untuk membebani Pemdes dengan program yang menjadi ranah Pemda adalah tidak tepat.

“Ini yang salah, dengan dalih apapun apabila suatu program yang telah ada anggaranya, itu tidak diperbolehkan menarik dana dari pihak lain,” tegasnya. (Suherman/R7/HR-Online)

Loading...