Berita Tasikmalaya, (harapanrakyat.com),- Pertanyakan anggaran bantuan Tasikmalaya untuk penanganan COVID-19. Forum Transportasi Massal (Fortal) mendatangi DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (2/6/2020) di Gedung Paripurna. Massa berjumlah 20 orang itu melakukan audiensi.
Pembina Fortal, Nanang Nurjamil mengatakan penanganan COVID-19 di Kota Tasikmalaya terkesan carut marut. Terutama dalam segi pengelolaan anggaran yang mencapai Rp 18 Milyar. Hal itu disampaikan saat audiensi yang dihadiri oleh Ketua DPRD, Ketua Komisi dan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.
“Karena tidak ada sistem yang jelas dalam penanganan covid 19, seharusnya ada manajemen yang jelas dalam Covid 19. DPRD Kota Tasikmalaya tidak pernah diajak kordinasi dengan RT/RW. Harusnya ada edukasi untuk masyarakat soal anggaran bantuan Tasikmalaya untuk penanggualangan COVID-19,” ucapnya.
Menurut Nanang, anggaran yang digunakan tidak transparan. Badan Keuangan juga telah menegaskan pejabat dilarang menerima honor. Namun realisasinya, diduga pejabat Pemkot menerimanya sebagaimana laporan yang diterima Komis IV DPRD.
“Dinas kesehatan menyerap anggaran Rp 2,5 milyar, BPBD Rp 6,3 milyar. Harusnya anggaran ini dijabarkan penggunaannya. Kami menilai ada Dinas yang satu besar dan Dinas yang lain tidak mendapat anggaran. Seperti Dinas Sosial belum mendapatkan anggaran,” tegasnya.
“kalau tidak diangkat oleh komisi IV mungkin tidak akan terpublikasikan, Kami berterimakasih kepada Komisi IV yang sudah melakukan fungsinya sebagai kontrol,” tambahnya.
Pengawasan Anggaran Bantuan Tasikmalaya akan Dilakukan DPRD
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim usai audiens, pihaknya akan melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya DPRD. Ia akan membawa hasil audiensi tersebut ke rapat pimpinan.
“Mungkin nanti akan ada pemanggilan kepada Gugus Tugas. Tak hanya soal anggaran bantuan tasikmalaya untuk COVID-19 namun ada beberapa hal yang perlu dibahas. Tentu akan diperdalam terlebih dulu oleh para Komisi. Bila ada dugaan indikasi yang lain tentu akan dibuat pansus,” ungkapnya.
DPRD Kota Tasikmalaya juga menyatakan selain soal anggaran bantuan Tasikmalaya untuk penanganan COVID-19 juga banyak hal lain yang perlu diperhatikan. Terutama dalam hal keadilan saat penerapan PSBB. Tentunya hal tersebut menjadi salah satu sorotan yang akan dibahas. (Apip/R9/HR-Online)
 mendatangi DPRD Kota Tasikmalaya. Mereka menanyakan anggaran bantuan Tasikmalaya untuk penanganan COVID-19.){kind=link}