Berita Nasional, (harapanrakyat.com),- Prokes Pilkada 2020 dinilai sangat tinggi. Namun Satgas Covid-19 juga sempat memberikan teguran pada pejabat daerah yang masih abai dalam menerapkan protokol kesehatan saat pelaksanaan Pilkada 2020.
“Masih ada daerah yang abai dan sudah kami tegur. Tapi mayoritas daerah menerapkan prokes dengan baik,” kata Doni Monardo, Kepala BNPB yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di Jakarta, dalam siaran pers BNPB, belum lama ini.
Hal tersebut dikatakan Kepala BNPB saat menyampaikan hasil Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang telah berlangsung 9 Desember 2020 lalu. Ikut mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Dari hasil monitoring itu Satgas Covid-19 menemukan banyak daerah yang telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Dari 309 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala darah, sebagian besar mampu menerapkannya sesuai SOP.
Tingkat kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan selama pelaksanaan Pilkada atau prokes Pilkada 2020 bahkan mencapai angka 89 hingga 96 persen. Baik dalam pelaksanaan 3M maupun fasilitas yang ada.
Dalam pengawasannya, menurut Doni, tim telah melakukannya sejak pukul 06.45 WIB pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 saat pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020.
Baca juga: Kisah dr Sriyanto SpB, Dokter Penyintas Covid-19 Lepas dari Maut
Pelaksanaan Pilkada 2020 yang bersamaan dengan pandemi Covid-19 mengharuskan memasukkan aturan protokol kesehatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU No.6 Tahun 2020 dan No.10 Tahun 2020.
Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Bahkan hasil prokes Pilkada 2020 tidak memperlihatkan klaster baru Covid-19 yang menjadi kekhawatiran sebagian orang.
“Hingga saat pemungutan suara tidak kita temukan perbedaan nyata antara peningkatan kasus Covid-19 pada daerah yang melaksanakan Pilkada dan yang tidak,” kata Mahfud.
Namun dia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 belum selesai hingga pengumuman resmi dari KPU. Karena itu Mahfud mengingatkan agar terus menerapkan prokes Pilkada 2020 hingga tahapan terakhir.
Perbedaan Prokes Pilkada 2020
Lebih lanjut Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo juga mengingatkan bahwa masih ada tahapan Pilkada 2020 yang tetap harus diwaspadai. Seperti saat penghitungan suara maupun pengumuman hasilnya yang juga berpotensi terjadinya kerumunan.
Meskipun umumnya daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah banyak yang telah menerapkan protokol kesehatan, namun Doni Monardo mengakui ada yang masih lalai. Ada sebagian kecil daerah yang belum serius menerapkan aturan antisipasi penularan Covid-19.
Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Indonesia, Tenaga Medis dan Aparat yang Pertama Terima
“Kami sudah mengamati seluruh provinsi. Masih ada provinsi yang tingkat kepatuhannya masih rendah. Sayangnya peringatan yang diberikan petugas juga rendah sekali. Jadi kami menghubungi pejabat terkait,” katanya.
Kepala BNPB ini meminta agar kita semua tidak segan untuk menegur dan mengingatkan siapa saja yang tidak menerapkan prokes Pilkada 2020. “Kita harus selalu cerewet, nyinyir, dan selalu mengingatkan,” tambahnya.
Bahkan dalam pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 itu Doni juga menegaskan tidak akan segan mengingatkan pejabat daerah yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.
Sikap peduli dan saling mengingat, menurut Doni, lebih agar setiap pihak selalu memperhatikan penerapan prokes Pilkada 2020 dengan semestinya. Dengan cara ini biasanya akan segera ada perubahan sikap yang lebih baik.
Melalui peringatan seperti yang telah dilakukannya tersebut, Doni yakin akan mencegah atau setidaknya meminimalisir terjadinya kluster baru pasca pelaksanaan Pilkada Serentak.
Doni mengingatkan pentingnya memberikan peringatan sebelum terjadinya pelanggaran. “Dengan adanya peringatan berarti ada kepedulian dari sesama. Ini penting dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” katanya.
Karena itu Doni mengharapkan agar kerja keras berbagai pihak untuk selalu menerapkan prokes Pilkada 2020 tidak pernah kendor. Lebih baik mencegah daripada menunggu terjadinya pelanggaran dan tentu akan lebih membahayakan. (R2/HR-Online)
