harapanrakyat.com,- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Banjar, Jawa Barat, diminta untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat berbasis digital (online). Termasuk menampung layanan pengaduan masyarakat.
Tak hanya itu, Dinsos P3A juga diminta memaksimalkan penanganan, seperti keberadaan gelandangan pengemis, ODGJ meresahkan. Kemudian, pengaduan kasus kekerasan anak, serta layanan lainnya melalui layanan digital.
Hal itu terungkap saat rakor Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik Dinsos P3A Kota Banjar, Kamis (25/5/23).
Sekretaris Dinsos P3A Kota Banjar, Hani Supartini mengatakan, Forum Koordinasi tersebut untuk meningkatkan target optimalisasi standar pelayanan yang sudah berjalan selama ini.
Baca Juga: Predikat Kota Layak Anak Kota Banjar Turun, Apa Strategi Pemkot?
Adapun produk pelayanan tersebut, seperti penerbitan surat rekomendasi pengangkatan anak, penanganan anak berhadapan dengan hukum. Kemudian, penanganan tuna sosial dan PMKS lainnya.
Penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia. Penanganan gelandangan dan pengemis, penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan, serta produk layanan lainnya dari Dinsos P3A.
“Semuanya ada 15 produk layanan yang sudah berjalan, dan akan kita maksimalkan pelayanannya,” kata Hani Supartini saat rapat koordinator.
Sementara untuk memudahkan akses dan memaksimalkan layanan, pihaknya akan melakukan sosialisasi prosedur ataupun mekanisme layanan tersebut. Yaitu, melalui website dan media sosial Pemkot Banjar.
Ia menegaskan, semua jenis pelayanan yang ada di Dinsos P3A tersebut, biayanya Rp 0. Tidak ada penarikan untuk semua jenis pelayanan yang selama ini telah berjalan.
“Semua jenis pelayanan tidak berbayar. Kami akan menindaklanjuti apa yang menjadi masukan dari forum koordinasi ini,” kata Hani.
Sedangkan terkait keberadaan gelandangan dan pengemis, untuk fenomena tersebut, menurutnya memang terjadi peningkatan. Hal itu karena dampak ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Namun begitu, untuk penanganan gelandangan, pengemis dan ODGJ, pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas instansi terkait.
“Setelah Covid-19 memang meningkat dan itu banyak faktor salah satunya faktor ekonomis. Kami juga sudah melakukan rakor untuk penanganan itu,” katanya. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
.){kind=link}