Ribuan rakyat Papua demo di kawasan gedung Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Jayawijaya pada hari Kamis, 10 Maret 2022 kemarin. Banyak dari mereka yang justru menolak pemekaran daerah otonomi baru atau DOB di Papua.
Sementara itu dari hasil pantauan di lapangan, ribuan orang tersebut berasal dari kampung Whoma, Homhom dan Phike yang berbatasan dengan Jayawijaya. Mereka melakukan aksi long march serta menduduki kantor DPRD Jayawijaya.
Baca Juga: Duh, Warga Pangandaran Jadi Korban Kerusuhan di Sorong Papua
Ribuan Rakyat Papua Demo, Ada Apa?
Lagi-lagi ribuan warga masyarakat Papua langsung turun ke jalan untuk menggelar aksi penolakan terhadap wacana pemekaran DOB. Mereka menilai bahwa pemekaran wilayah bukanlah solusi yang baik untuk mengatasi masalah HAM.
Selanjutnya Penanggung Jawab Aksi Dano tabuni menyebutkan, bahwa pemekaran membawa orang-orang Papua ke genosida. Hal ini karena pemekaran kabupaten sudah memiliki banyak konflik dan pemerintah lebih fokus membenahi sistem pemerintahan.
Meski demikian, kabarnya aksi demonstrasi itu berlangsung damai setelah menyampaikan aspirasi. Hingga pada akhirnya ribuan massa pun dengan tenangnya segera meninggalkan kantor DPRD Jayawijaya.
Baca Juga: Peraih Emas di Peparnas Papua Asal Kota Banjar Disambut Bak Pahlawan
Membuat Kota Wamena Lumpuh
Saat ribuan rakyat Papua demo dan menggelar aksi penolakan pemekaran DOB, justru tindakan itu membuat kota Wamena menjadi lumpuh. Dano Tabuni menjelaskan lagi lagi kini sudah waktunya pemerintahan untuk membuka ruang yang sebesar-besarnya.
Khususnya untuk Orang Asli Papua atau OAP untuk memberi pikiran atau pandangan mengenai berhasil tidaknya otonomi khusus atau Otsus. Kemudian ia menyebut lagi bahwa hal ini dibuktikan melalui perpanjangan otonomi khusus Papua.
Sementara itu dalam pembahasannya juga tidak ada satupun aspirasi Orang Asli Papua (OAP) yang bisa masuk akomodasi. Menurutnya, bahwa dari 79 pasar dalam UU Otsus hanya ada versi pemerintah saja yang ditetapkan kepada sekelompok tertentu di Papua.
Baca Juga: Walikota Banjar Tidak Tahu Ada Atlet Daerah Ikut di Peparnas XVI Papua
Berujung Damai
Mengenai ribuan rakyat Papua demo itu, Dano kembali menilai bahwa Rapat Dengar Pendapat atau RDP adalah ruang yang tepat. Khususnya untuk berbagi pihak yang berbeda pandangan guna menyalurkan aspirasi mereka terutama OAP.
Sehingga rakyat Papua Barat merasa didiskriminasi oleh pihak Pemerintah Pusat. Selain itu sejumlah organisasi masyarakat sipil serta aktivitas politik juga mengorganisasi penolakan atas evaluasi UU Otsus.
Meski demikian, rupanya pemerintah secara sepihak sudah melakukan revisi tanpa harus mendengarkan aspirasi rakyat Papua. Selain itu juga menitipkan pasal-pasal dalam UU Otsus guna mengakomodasi kepentingannya.
Selain itu pola kepentingan elite politik rupanya juga tercermin di dalam tata cara pemekaran. Kabarnya sebelumnya sejak 8 Maret Mahasiswa serta solidaritas Rakyat Papua juga sempat melakukan aksi demonstrasi.
Akan tetapi aksi tersebut juga tetap dihalau oleh pihak aparat kepolisian sebab tidak mendapatkan izin. Namun akhirnya aksi ribuan rakyat Papua demo ini berujung dengan damai dan meninggalkan kantor DPD Jayawijaya. (R10/HR-Online)
